Kasi Pidsus Kejari Kaimana, Willy Alter Sianipar, SH Yang Juga Selaku JPU Dalam Kasus Dugaan Korupsi Pada  Proyek Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi... Terbukti Bersalah, Mantan Kadis PUPR Kaimana Divonis Empat Tahun Penjara Dengan Denda Rp.300 Juta

Kasi Pidsus Kejari Kaimana, Willy Alter Sianipar, SH Yang Juga Selaku JPU Dalam Kasus Dugaan Korupsi Pada  Proyek Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana. FOTO : Istimewa./PAPUADALAMBERITA.COM. 

PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Siapa tak kenal mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kaimana ? tentunya masyarakat Bumi Cenderawasih ini terkhususnya warga masyarakat di Kota Senja Kaimana sangat akrab dengan figur tersebut.

Dialah Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, M.Ec. Dev, lelaki yang pernah berjaya dimasa kepemimpinan mantan Bupati Kaimana, Mathias Mairuma, yang pada akhirnya terjerat kasus tindak pidana korupsi pada  Proyek Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana dengan Nilai Proyek sebesar Rp. 18.280.000.000,-

Nicolaas Kuahati akhirnya dijatuhi hukuman penjara 4 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari karena dia (Nicolaas Kuahaty) dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada proyek tersebut yang dibiayai APBD Kabupaten Kaimana pada tahun 2017 lalu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Willy Arter Sianipar, SH, yang juga selalu Kasi. Pidsus Kejari Kaimana, kepada papuadalamberita.com. melalui rilis pers nya via WhatsAap, mengatakan, mantan Kadis. PUPR Kaimana itu pada sidang pemcaan putusan kasus dugaan korupsi proyek Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana dengan Nilai Proyek sebesar Rp. 18.280.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 telah dijatuhi vonis 4 tahun penjara dalam sidang pembacaan putusan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Manokwari pada Rabu 21 Juli 2021.

Selain menjatuhkan vonis 4 tahun penjara, terdakwa mantan Kadis PUPR Kaimana Nicolaas Kuahaty juga di bebankan membayar denda sebesar Rp.300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan, tukas Willy Arter Sianipar, SH, kepada media online ini.

Menurutnya, putusan yang dijatuhi kepada mantan Kadis PUPR tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari yang menangani kasus dugaan korupsi itu, menilai Terdakwa Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, M.Ec. Dev telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain menjatuhkan vonis kepada terdakwa Nikolaas Kuahaty, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor juga menyatakan Barang Bukti berupa surat dan dokumen dari nomor 1 sampai dengan nomor 88 tetap terlampir dalam berkas perkara, menyatakan Barang Bukti berupa surat dan dokumen dari nomor 1 sampai dengan nomor 88 tetap terlampir dalam berkas perkara serta membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dikatakanya, bahwa sebelumnya dalam pertimbangan Putusan oleh Majelis Hakim terdapat dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda yang salah satunya bahwa Ketua Majelis Hakim menilai dalam surat dakwaan Penuntut Umum peranan terdakwa adalah sebagai KPA adalah tidak benar.

Ketua Majelis Hakim tidak sependapat harusnya terdakwa adalah sebagai PA, padahal sesuai peraturan perundang-undangan terdakwa Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, M.Ec. Dev selaku Plt Kepala DInas PUPR Kaimana T.A 2017 dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya pada saat dilaksanakan proyek tersebut sesuai dengan aturan Pemda  adalah bertindak selaku KPA, Sedangkan yang dipertimbangkan oleh Ketua Majelis Hakim seharusnya yang bertindak sebagai PA dalam Pemerintah Daerah adalah Sekda dan masih banyak pertimbangan lain oleh Ketua Majelis Hakim yang sudah seharusnya berdasarkan peraturan per Undang – Undangan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, M.Ec. Dev telah melawan hukum.

Namun karena Ketua Majelis Hakim kalah suara atau merupakan suara minoritas dalam musyawarah pengambilan Putusan sehingga terhadap Putusan tersebut Majelis Hakim tetap memutuskan bahwa Terdakwa Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, M.Ec. Dev telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jelas Kasi. Pidsus Kejari Kaimana yang betindak selaku JPU dalam kasus korupsi tersebut.

Lanjutnya, bahwa tanggapan Terdakwa Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, M.Ec. Dev dan Penasehat Hukumnya merasa sangat kecewa akan putusan tersebut karena menilai Majelis Hakim tidak melihat dari fakta – fakta  persidangan

Atas putusan tersebut terdakwa Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, M.Ec. Dev dan Penasehat Hukumnya menyatakan Pikir” dengan waktu selama 7 (tujuh) hari kedepan begitu pula dengan Willy Ater, S.H selaku Penuntut Umum Kejari Kaimana menyatakan Pikir – pikir.

Sidang kasus dugaan korupsi yang menyerat mantan Kepala Dinas PUPR Kaimana itu, yang berlangsung secara virtual tersebut dimulai sekitar kurang lebih jam 15.27 WIT  dan akhirnya ditutup oleh Majelis Hakim pada sekitar pukul 17.09 WIT.(RL 07)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *