PAPUADALAMBERITA.COM, JAKARTA –
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan
apresiasinya kepada seluruh pihak sehingga pemilihan umum 2019 berlangsung
dengan lancar, aman, tertib, dan damai.
“Tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu serentak 2019
telah berjalan aman, tertib, dan lancar, serta damai,” kata Wiranto usai
memimpin rapat koordinasi khusus tingkat menteri tentang “Pengamanan
Pemilu Pasca Pencoblosan” di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.
Wiranto menyampaikan pernyataan itu didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian,
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan sejumlah pejabat terkait.
Kesuksesan itu, antara lain ditandai dengan meningkatnya partisipasi pemilih
pada pemilu 2019 yang mencapai 80,90 persen, atau melampaui target RPJMN
2015-2019 sebesar 77,5 persen.
Masyarakat, kata dia, diminta tidak terprovokasi tindakan-tindakan anarkis yang
melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sambil menunggu
hasil resmi penghitungan suara oleh KPU.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan seluruh pihak juga sudah
menyaksikan sendiri maupun media massa bahwa pemilu pada 17 April 2019
berlangsung aman, damai, dan lancar.
“Pemilu 2019 ini juga salah satu pemilu yang paling kompleks karena ada
pilpres dan pileg yang serempak, sekaligus yang paling kompleks di dunia. Salah
satu pemilihan terbesar di dunia yang diselenggarakan dalam satu hari. Dan itu
kita laksanakan sukses,” katanya.
Menurut Tito, kesuksesan penyelenggaraan pemilu tercipta karena kerja sama yang
sangat baik dari penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, aparat keamanan TNI dan
Polri, peserta pemilu, dan masyarakat.
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menyampaikan rasa
terima kasihnya kepada seluruh prajurit TNI dan Polri serta semua pihak, dan
masyarakat Indonesia, sehingga pemungutan suara dapat berjalan aman, damai, dan
lancar.
“Kami TNI dan Polri siap untuk menjaga stabilitas keamanan di
tahapan-tahapan selanjutnya. Kami tidak akan mentolerir dan akan menindak tegas
semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat dan aksi-aksi
inkonstitusional yang merusak proses demokrasi,” tegas Hadi.(antara/pbd)