PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang
dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua Barat menyepakati hampir 4.000 yang akan
dilaksanakan pada tahun 2020.
“Untuk melaksanakan kegiatan sebanyak itu pemerintah daerah membutuhkan
anggaran lebih dari Rp8 triliun,” kata Gubernur Papua Barat, Dominggus
Mandacan di Manokwari, Kamis.
Usai kegiatan tersebut ia berharap program kerja yang disepakati ini wajib
ditindaklanjuti organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas pokok dan fungsi
masing-masing.
Pada kegiatan yang dihadiri para bupati/wali kota, Inspektur Jenderal
Kemendagri serta pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu
menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program kegiatan tahun
depan sebanyak 429 program dengan sebanyak 3 798 kegiatan.
Jumlah pagu indikatif program tahun 2019 disepakati Rp8.652.907.455.555.
Ada pula program dan kegiatan yang belum terakomodasi dalam rancangan
rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat tahun 2020, yakni
54 program dengan sebanyak 216 kegiatan. Hal tersebut karena bukan kewenangan
provinsi dan kegiatan prioritas RKPD di di daerah ini.
Kesepakatan Musrenbang ini ditandatangani para bupati/wali kota atau kepala
Bappeda kabupaten/kota se-papua Barat. Gubernur pun ikut tanda tangan selaku
pimpinan sidang musrenbang RKPD.
Gubernur mengatakan, forum Musrembang merupakan forum penting dan strategis
dalam menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang berpedoman pada
RPJMD tahun 2017-2022.
‘’Sehingga pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang diseleraskan dalam
forum Musrembang diharapkan tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian
sasaran pencapaian pembangunan nasional dan pembangunan daerah,’’ ujar
Dominggus.
Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2020 bertema ‘’Pemberdayaan Ekonomi
Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Yang Berkelanjutan”.
Sesuai tema tersebut Gubernur meminta OPD untuk bekerja sungguh-sungguh karena
tingkat kemiskinan, pengangguran di Papua Barat masih tinggi.
‘’Indeks pembangunan manusia di Papua Barat masih di bawah rata-rata nasional,
tingginya tingkat ketimpangan pendapatan, gini rasio serta indeks kesenjangan
wilayah yang signifikan menjadi tantangan kita semua untuk memperbaiki capaian
kinerja di berbagai sektor pembangunan di tahun 2020,’’ demikian Dominggus
Mandacan.(antara/pdb)
