PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya DPR Provinsi Papua Barat menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 harus mencerminkan prinsip kemandirian fiskal, efektivitas dan efisiensi belanja publik, transparansi, akuntabilitas, serta keadilan pembangunan antarwilayah.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia RayaSalim Alhamid, dalam pemandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPR Papua Barat Masa Persidangan III Tahun 2025 di Ballroom Aston Niu Manokwari, Senin (15/12/2025).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya menyoroti rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah. Dari total proyeksi APBD Papua Barat Tahun 2026 sebesar Rp4,4 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya diproyeksikan sekitar Rp645 miliar, yang menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap transfer pemerintah pusat.
“Ke depan harus ada aksi nyata dan konkret dari pemerintah daerah untuk memperkuat PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan,” ujar Salim Alhamid.
Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah, perbaikan basis data wajib pajak, digitalisasi sistem pemungutan, serta pemanfaatan aset daerah yang belum produktif. Selain itu, fraksi juga menekankan penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya di sektor strategis seperti energi, air minum, pangan, dan jasa keuangan daerah.
Di sisi belanja, Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya meminta pemerintah lebih fokus pada belanja produktif berbasis outcome, bukan sekadar aktivitas. Pengendalian belanja operasi, khususnya belanja pegawai, serta peningkatan belanja modal untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dinilai menjadi keharusan.
Fraksi juga mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan, terutama bagi wilayah pedalaman dan distrik yang masih mengalami kesenjangan infrastruktur dasar. Pada sektor pendidikan, Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya menekankan pemenuhan alokasi minimal 20 persen APBD untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Sementara di sektor kesehatan, prioritas diarahkan pada penurunan stunting, penguatan layanan puskesmas, dan harmonisasi pembiayaan jaminan kesehatan daerah.
“RAPBD 2026 harus benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan mengakomodasi aspirasi anggota DPR Papua Barat yang diperoleh melalui pokok-pokok pikiran hasil reses,” tegas Salim.
Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya pada prinsipnya menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan pembangunan Papua Barat Tahun 2026, sepanjang pemerintah konsisten pada pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat, transformasi digital pemerintahan, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum.(rustam madubun)
