PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk kelompok
kerja yang melibatkan puluhan institusi untuk meningkatkan Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI) di daerah tersebut.
Seperti diketahui IDI Papua Barat tahun 2018 berdasarkan catatan Badan Pusat
Statistik (BPS) masuk dalam kategori buruk. Dari 33 provinsi di Indonesia,
Papua Barat memperoleh nilai IDI terendah yakni 58,29.
“Pokja sudah beberapa kali menggelar pertemuan, kita berkoordinasi dengan
seluruh instansi. Intinya membahas tentang apa yang harus kita lakukan bersama
untuk meningkatkan Indeks Demokrasi di Papua Barat,” kata Sekretaris Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat, Saman B Tangdikanna di Manokwari,
Rabu.
Pemprov Papua Barat, lanjut Saman, akan berkoordinasi dengan BPS untuk
memperoleh data tentang kejadian-kejadian tahun 2018 yang berdampak pada
penurunan IDI di daerah tersebut. Sinergitas antara instansi pun akan dilakukan
agar semua menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
“Kita harus tahu, fakta apa yang terjadi sehingga bisa dilakukan
perbaikan. Kami juga akan meminta masukan dari media karena media yang paling
cepat menerima informasi,” ujarnya lagi.
Kepala BPS Papua Barat, Endang Retno Subiyandini pada kesempatan terpisah
menjelaskan, angka IDI Papua Barat 2018 yang mencapai 58,29 merupakan indeks
komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni kebebasan sipil yang bernilai
82,11, hak-hak politik yang memperoleh nilai 40,11 dan Lembaga Demokrasi
yang bernilai 57,21.
“Untuk Papua Barat, kami BPS di daerah hanya memotret, selanjutnya yang
memberikan nilai BPS pusat,” kata dia.
Sepanjang tahun 2009 hingga 2018, sebut Endang, hanya aspek kebebasan sipil
yang berkategori baik. Sebaliknya, aspek hak-hak politik konsisten berada pada
kategori buruk. Sementara itu, aspek lembaga demokrasi menjadi satu-satunya
aspek yang senantiasa berada pada kategori sedang hingga buruk.
Pada tahun 2018, aspek kebebasan sipil yang pada periode-periode sebelumnya
selalu memiliki indeks di atas 90, justru mengalami penurunan tajam sebesar
10,31 poin menyentuh angka 82,11. Begitu pula pada aspek lembaga demokrasi,
setelah memiliki kinerja berkategori sedang pada tahun 2017, aspek ini
mengalami penurunan sebesar 5,93 poin menjadi 57,21.
“Fenomena yang menarik adalah pada aspek lembaga demokrasi. Capaian nilai
indeks aspek ini pada tahun 2018 terkategori buruk. Sejak pengukuran IDI
pertama pada 2009 hingga 2018, aspek lembaga demokrasi cukup mengalami
fluktuasi yang bervariasi,” ujarnya lagi.
Penyumbang terbesar kemerosotan nilai IDI pada lembaga demokrasi di Papua
Barat, kata dia, terkait rendahnya prosentase peraturan daerah yang di lahirkan
DPR Papua Barat.(ant)
