PAPUADALAMBERITA.COM, MANOKWARI– Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan tiga fokus utama dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, yakni memperkuat sektor pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal.
Hal itu disampaikan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si dalam pidato pengantar Nota Keuangan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025 yang dibacakan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, SH., M.Si pada rapat paripurna bersama DPR Papua Barat di Koberey Ballroom Hotel Vitta, Manokwari, Senin (29/9/2025).
Dalam pidatonya, Gubernur menegaskan bahwa perubahan APBD merupakan langkah adaptif pemerintah daerah untuk merespons dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat sepanjang tahun berjalan.
Rapat yang di pimpin, Wakil Ketua I Petrus Makbon didampingi Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor merupakan bagian dari masa sidang ke-III tahun 2025 membahas rancangan perubahan APBD Papua Barat tahun berjalan.
Dalam pidatonya, Gubernur menyampaikan bahwa penyusunan rancangan perubahan APBD didasarkan pada evaluasi pelaksanaan APBD, perkembangan kondisi ekonomi makro, serta kebijakan pemerintah pusat yang memerlukan penyesuaian alokasi anggaran guna mengoptimalkan capaian target pembangunan daerah.
“Prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat tahun 2025 mengacu pada kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD),’’ kata Gubernur dalam pidatonya yang dibacakan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani.
‘’Penentuan prioritas pembangunan juga memperhatikan isu-isu strategis, layanan dasar, tugas fungsi perangkat daerah, serta pokok-pokok pikiran DPR Papua Barat,” sambung gubernur.
Perubahan APBD Papua Barat 2025 difokuskan pada tiga prioritas daerah, yakni:
- Penyesuaian proyeksi pendapatan daerah berdasarkan realisasi penerimaan yang lebih akurat, mencakup PAD dan dana transfer pusat.
- Penguatan program-program prioritas masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan melalui program “Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif.”
- Penyesuaian anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan strategis yang berdampak pada kepentingan masyarakat.
Perubahan ini, lanjutnya, merupakan bentuk respon adaptif pemerintah daerah terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat Papua Barat sepanjang tahun berjalan.
Dalam rancangan perubahan APBD 2025, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3,63 triliun, yang terdiri dari:
* Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp457,86 miliar
* Pendapatan transfer pusat: Rp3,04 triliun
* Lain-lain pendapatan sah: Rp135,54 miliar
Sementara belanja daerah ditetapkan sebesar Rp3,77 triliun, dengan alokasi terbesar untuk belanja operasi Rp2,19 triliun, belanja modal Rp465,69 miliar, belanja tak terduga Rp60 miliar, serta belanja transfer Rp1,04 triliun.
Dari sisi pembiayaan, terdapat penerimaan sebesar Rp133,94 miliar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
Mengakhiri pidatonya, Gubernur Papua Barat berharap agar DPR Papua Barat dapat meneliti, mengkaji, dan menelaah rancangan perubahan APBD ini secara seksama sebelum ditetapkan.
“Saya berharap rancangan perubahan APBD ini segera dibahas dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat Papua Barat,” ujar Gubernur Dominggus Mandacan.(rustam madubun)
