PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, membantah tuduhan pemborosan anggaran oleh lembaganya karena menggelar rapat-rapat penting di hotel.
Ia menyebut hal itu sebagai konsekuensi dari belum adanya kantor DPRP yang representative sejak gedung mereka dibakar pada 19 Agustus 2019 silam.
Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, S.IP., menanggapi kritikan terkait dugaan pemborosan anggaran miliaran rupiah untuk kegiatan kedewanan yang dilaksanakan di hotel. Ia menyebut tudingan tersebut terlalu berlebihan.
“Pernyataan itu berlebihan. Tapi kami berterima kasih karena ini jadi kritik membangun agar DPR Papua Barat segera memiliki kantor yang representatif,” kata Wonggor, Kamis (1/5/2025).
Menurutnya, sejak gedung DPR Papua Barat dibakar pada tahun 2019, lembaga tersebut hingga kini belum memiliki kantor yang layak untuk menunjang aktivitas kedewanan.
Akibatnya, sejumlah kegiatan penting seperti rapat paripurna istimewa dan pertemuan internal sering digelar di hotel karena keterbatasan ruang. Hotel dipilih karena mampu menampung peserta dalam jumlah besar, berbeda dengan kantor sementara yang saat ini digunakan.
“Kita tidak berkantor di hotel setiap hari, hanya kegiatan tertentu saja. Tidak benar kalau dikatakan setiap hari kami bekerja dari hotel,” tegasnya.
Orgenes menjelaskan bahwa kantor sementara yang mereka pinjam saat ini merupakan gedung milik Dinas Pertanian Provinsi Papua Barat dengan kapasitas sangat terbatas.
Ruang pimpinan hanya bisa menampung 7-8 orang, sementara ruang rapat maksimal 10-12 orang.
“Rapat internal pun kadang harus dipaksakan karena ruang sempit. Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi pun sering kami terima di luar kantor atau kami jemput bola ke lapangan,” ujarnya.
Ia juga menyebut, usulan pembangunan gedung baru DPR Papua Barat telah disampaikan dalam setiap pembahasan Rancangan Perda APBD, namun tidak pernah diakomodasi oleh pemerintah daerah.
“Kami sudah usulkan sejak periode sebelumnya, tapi tidak pernah terealisasi. Tahun ini, pembangunan kantor DPRP harus mulai berjalan,” tegasnya.
DPR Papua Barat, lanjut Orgenes, telah melakukan berbagai upaya termasuk melobi pemerintah pusat agar ada pembagian anggaran (sharing) dengan Pemprov Papua Barat.
“Lokasinya nanti bisa di tempat lama atau pindah, yang penting pembangunannya harus dimulai tahun ini. Kami ingin anggota DPRP bisa menikmati gedung itu minimal dua tahun terakhir masa jabatan kami,” katanya.(rustam madubun)
