
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily setelah menyampaikan materi Pembekalan Terintegrasi Petugas Haji Arab Saudi Tahun 1440 H / 2019 M di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Kamis malam (25/4/2019). FOTO: Hanni Sofia/Antara
PAPUADALAMBERITA.COM.
JAKARTA – Rasio petugas haji dengan jamaah
haji Indonesia yang dilayani, dibina, dan dibimbing selama penyelenggaraan haji
di Tanah Suci dinilai belum ideal karena perbandingannya tidak seimbang.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily setelah menyampaikan materi
Pembekalan Terintegrasi Petugas Haji Arab Saudi Tahun 1440 H / 2019 M di Asrama
Haji Pondok Gede Jakarta, Kamis, mengatakan idealnya rasio petugas dan jamaah
haji 1 dibanding 40 jamaah haji.
“Sebetulnya petugas haji idealnya antara 1 orang melayani 40 jamaah haji tapi
tentu itu juga harus didiversifikasi tergantung dari kebutuhan misalnya petugas
kesehatannya harus lebih banyak karena lansianya lebih banyak dibandingkan
jamaah haji yang berusia di bawah 50 tahun,” katanya.
Pihaknya menginginkan rasio 1 dibanding 40-42 tersebut bisa diwujudkan agar
penyelenggaraan ibadah haji bisa lebih optimal.
Saat ini, pihaknya mencatat rasio antara petugas dan jamaah adalah 1 dibanding
52 jamaah haji.
“Ini tantangan tersendiri karena tidak seimbangnya jumlah petugas dan jamaah
haji, jumlah petugas 4.100 atau 1 petugas melayani 52 jamaah haji,” katanya.
Terlebih tahun ini ada penambahan 10.000 kuota haji sehingga total akan ada
231.000 jamaah haji yang harus dilayani sementara jumlah petugas tidak ditambah
signifikan.
“Memang tergantung ketersediaan anggaran yang disediakan oleh pemerintah karena
memang kalau petugas haji sumbernya dari APBN, nah APBN kita juga harus
diarahkan untuk memberikan pelayanan untuk terciptanya pelayanan haji yang
lebih baik,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menetapkan calon petugas haji agar betul-betul
sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
“Terutama saya kira petugas haji yang berasal dari daerah jangan sampai
penunjukan petugas haji dari daerah misalnya karena kedekatan politik dengan
kepala daerahnya. Itu sebetulnya yang harus dihindari,” katanya.(antara/pdb)