Papua Barat

Soal Pembayaran Jasa Pelayanan BPJS dan Mutasi Pejabat, Ini Rekomendasi DPRD Fakfak Dalam Agenda RDP

91
×

Soal Pembayaran Jasa Pelayanan BPJS dan Mutasi Pejabat, Ini Rekomendasi DPRD Fakfak Dalam Agenda RDP

Sebarkan artikel ini

Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Fakfak Bersama Pihak RSUD, Ketua Baperjakat, Inspektorat dan DPPKAD Yang Berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD. Selasa 18 Mei 2021. FOTO : RICO LET’s./PAPUADALAMBERITA.COM. 

PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – DPRD Kabupaten Fakfak, Selasa (18/5/2021) melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak RSUD Fakfak dan Ketua Tim Baperjakat, DPPKAD serta Inspektorat Kabupaten Fakfak.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan yang berlangsung diruang sidang utama dan dipimpin langsung Ketua DPRD Fakfak, Siti Rahma Hegemur, ST, pihak DPRD meminta penjelasa mantan Direktur RSUD Fakfak, dr. Subhan Rumoning, Sp.PD untuk menjelaskan alasannya mengundurkan diri dari jabatan RSUD termasuk meminta penjelasan terkait pembayaran jasa pelayanan BPJS.

Sedangkan untuk Ketua tim Baperjakat, DPRD Fakfak meminta kejelasan terkait proses mutasi jabatan pejabat ASN yang saat ini sedang dilakukan Bupati Fakfak dan menjadi bahan perbincangan publik.

Dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri pihak RSUD Fakfak termasuk mantan Direktur RSUD, dr. Subhan Rumoning, Sp.PD,  Ketua Baperjakat Drs. Ali Baham Temongmere, MTP yang juga selaku Sekda, Inpektur Inspektorat Fakfak, Drs. Ec. Sulaiman Uswanas, M.Si, Kepala DPPKAD Fakfak, Tajudin Lajahalia.

DPRD Fakfak dalam RDP yang dipimpin langsung Ketua DPRD Fakfak, meminta pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk tetap menggunakan regulasi yang baru dalam melakukan pembayaran jasa pelayanan BPJS untuk tenaga medis.

Menurut Dewan, perlunya pembayaran jasa pelayanan BPJS untuk tenaga medis dengan menggunakan aturan yang baru sesuai dengan regulasi yang saat ini digunakan, tidak boleh mengambil kebijakan atau kebiasaan diluar aturan.

Untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran jasa pelayanan BPJS untuk tenaga medis di RSUD Fakfak, DPRD meminta Inspektorat utk mengawasi proses pembayarannya yang tentunya harus menggunakan regulasi yang baru.

Sementara itu terkait dengan mutasi jabatan ASN pasca Pilkada 2020, DPRD Fakfak juga  meminta sekda selaku ketua tim baperjakat utk memberikan telaah aturan kepada Bupati Fakfak kaitannya dengan  UU nomor 10 tahun 2016.

Menurut DPRD Fakfak dalam RDP tersebut, tentu pergantian pejabat eselon di Pemda Fakfak merupakan hak prerogatif  Bupati, tetapi tentu memperhatikan etika birokrasi dan aturan perundang undangan yang berlaku.(RL 07)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *