-
Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H saat di temui wartawan di Hotel Swiss Bell manokwari Senin (16/12/2024). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA
PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H mengungkapkan dalam hearing sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Papua Barat mengeluhkan minimnya anggaran yang disediakan di 2025.
Baca juga: Wakil Ketua DPR Akui Pembahasan APBD 2025 Papua Barat Molor, Hearing Bersama OPD Telah Digelar
Menurut Syamsudin, dalam hearing yang telah dilakukan bersama OPD, seperti Biro Kesejahteraan Rakyat (Birokesra), Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah, rata-rata OPD mengungkapkan kesulitan dalam menyusun rencana kerja (Renja) akibat penurunan signifikan pada anggaran 2025.
“Untuk postur belanja kita di Papua Barat pada 2025 terjadi penurunan, yaitu dari 5 triliun rupiah lebih di 2024 menjadi 3,4 triliun rupiah di 2025,” jelasnya saat di temui wartawan di Hotel Swiss Bell manokwari Senin (16/12/2024).
Syamsudin mengakui bahwa penurunan anggaran ini akan membuat OPD kesulitan dalam merencanakan dan menjalankan program-program mereka.
“Rencana kerja mereka sudah ada, tapi untuk memasukkan dalam penganggaran, mereka pasti kewalahan dan harus memprioritaskan program mana yang akan didanai terlebih dahulu,” tambahnya.
Beberapa OPD, lanjut Syamsudin, tentu akan mengajukan permintaan penambahan anggaran untuk menjalankan kegiatan mereka.
Ia mencontohnya, Birokesra yang hanya mendapatkan anggaran sekitar 4 miliar rupiah untuk belanja rutin mereka, merasa akan kesulitan menjalankan program-program mereka.
Hal serupa juga terjadi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang hanya mendapatkan anggaran 3,5 miliar rupiah, yang dinilai tidak mencukupi untuk pengadaan barang dan jasa selama setahun.
Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun, yang juga menjabat sebagai koordinator di Komisi III menjelaskan Dinas Kesehatan, juga mengeluhkan anggaran yang terbatas.
“Dinas Kesehatan mendapatkan anggaran rutin sekitar 3 miliar rupiah, padahal idealnya anggaran untuk kegiatan rutin mereka minimal 7 miliar rupiah,” ujarnya.
Hal ini, menurut Syamsudi dari Partai NasDem Daaerah pemilihan (Dapil) III Kabupaten Teluk Bintuni yang meraih 2.208 suara, bahwa itu berpotensi menghambat pencapaian target bidang di tahun 2025.
Syamsudin menyadari bahwa dengan penurunan anggaran yang cukup signifikan, sektor pembangunan di Papua Barat pada tahun 2025 akan mengalami koreksi besar.
Untuk itu, ia berharap ada kebijakan perubahan yang bisa mengakomodasi kebutuhan OPD, seperti kemungkinan penambahan pendapatan melalui transfer dana atau penggunaan dana Silvanya untuk membantu penyelesaian anggaran.
“Kami berharap bahwa selain perubahan anggaran, ada pendapatan lain seperti dana transfer atau dana Silfa yang bisa membantu OPD dalam menyelesaikan anggaran mereka,” tutup Syamsudin.(rustam madubun)
