PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Tingkat kemiskinan di Papua Barat pada Maret 2024 tercatat sebesar 21,66 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 22,15 persen.
Meskipun turun 0,49 persen, pemerintah daerah menargetkan penurunan lebih signifikan, yakni 1 persen per tahun.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Deassy D Tetelepta, ST, menyampaikan hal ini saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat Jumat (14/3/2025).
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan menjadi agenda prioritas, mengingat Papua Barat masih termasuk dalam kategori provinsi termiskin di Indonesia.
“Wakil Gubernur mengumpulkan pimpinan perangkat daerah untuk membahas strategi penurunan kemiskinan dan mengevaluasi langkah-langkah yang sudah dilakukan. Program-program yang ada harus tepat sasaran agar tidak sia-sia,” ujar Deassy.
Ia menjelaskan bahwa 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis memiliki kontribusi masing-masing dalam menurunkan angka kemiskinan.
Ke depan, kebijakan pengentasan kemiskinan akan lebih terarah dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Data ini mencakup informasi lengkap tentang kondisi masyarakat miskin, termasuk penyebab utama kemiskinan, baik dari segi perumahan, penghasilan, pendidikan, maupun kesehatan.
“Dengan data by name by address, kita bisa tahu siapa yang membutuhkan bantuan, di mana mereka tinggal, dan apa penyebab kemiskinannya,’’ ujar Deassy.
‘’Jika masalahnya sanitasi, maka Dinas PUPR akan turun tangan. Jika terkait dengan kondisi rumah, maka ada intervensi dari Dinas Sosial maupun DPMK,” jelasnya.
Sebagai bagian dari strategi nasional, Papua Barat akan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Kemiskinan yang akan digelar Senin, 17 Maret 2025.
Rakornas ini melibatkan Sekretaris Daerah, Bappeda, serta OPD terkait dari, termasuk kabupaten/kota.
“Papua Barat bisa mendapatkan keuntungan jika masuk dalam daftar 10 provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, program-program nasional akan lebih terarah ke Papua Barat, sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam pengentasan kemiskinan,” ujar Deassy.
Ia menambahkan, dalam pertemuan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, SH., M.Si menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menunjang dan fokus mencapai target penurunan kemiskinan sebesar 1 persen per tahun.(rustam mdubun)
