-
Gedung DPRD Provinsi Papua barat di Jalan Siliwangi Manokwari yang terbakar pada kerusuhan 19 Agustus 2019 lalu. FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADLAMBERITA.
PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Diskusi aktivis, Ormas, Insan Pers bersama Kapolda Papua Barat, yang dihadiri Ketua Frkasis Ostsus DPRD Papua Barat periode 2019-2024, tokoh masyarakat Leowardus Tuturup mendesak pemerintah untuk membangun gedung DPR Provinsi Papua Barat dan Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat.
Baca juga: Polisi Lakukan Penyekatan Akses Antar Kabupaten di Papua Barat Saat Pilkada Serentak
Usulan ini muncul sebagai respons terhadap situasi yang tidak menguntungkan kerena pemborosan anggaran terkait penggunaan hotel sebagai lokasi rapat paripurna, yang telah berlangsung sejak gedung DPRD Papua Barat terbakar pada 19 Agustus tahun 2019.
Tuturup menekankan, bahwa keberadaan gedung yang layak sangat penting untuk menjalankan fungsi legislatif secara profesional dan efisien.
“Penggunaan hotel untuk rapat paripurna sudah seharusnya dihentikan. Kita perlu memiliki gedung DPR dan MRP yang representatif, agar proses pengambilan keputusan dapat berlangsung dengan lebih baik dan sesuai tuntutan masyarakat,” ungkapnya.
Dia juga menyoroti dampak dari absennya fasilitas tersebut terhadap kinerja para wakil rakyat.
Tersedianya ruang yang memadai untuk diskusi, debat, dan pengambilan keputusan dianggap vital untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.
Sejak gedung DPR terbakar, Tuturup meminta pemerintah untuk tidak berlarut-larut dalam membangun kembali fasilitas penting ini.
“Keberadaan gedung DPR dan MRP adalah wujud komitmen pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berharap agar pemerintah segera merealisasikan rencana pembangunan ini,” tegasnya.
Diskusi ini berlangsung dalam suasana yang konstruktif, dengan kehadiran berbagai pihak yang sepakat bahwa pembangunan gedung tersebut adalah prioritas yang harus ditangani secepat mungkin.
Masyarakat pun berharap agar suara mereka didengar, sehingga masalah ini tidak terus berlarut-larut tanpa solusi yang jelas.
-
Tokoh masyarakat Leowardus Tuturup mengusulkan pemerintah segera bagun Gedung DPRD Provinsi Papua Barat, usulan itu disampaikan saat diskusi di Hotel Fujita Manokwari Kamis (3/10/2024). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADLAMBERITA.
Dengan demikian, usulan Leowardus Tuturup ini menjadi sorotan dalam upaya peningkatan infrastruktur pemerintahan di daerah, demi terciptanya pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Papua Barat.
Diketahui sejak Gedung DPRD Papua Barat di Jalan Siliwangi Manokwari terbakar pada kerusuhan 19 Agustus 2019, hingga kini menumpang (pinjam pakai) Gedung Kantor Koperasi dan UMK di Arfai.
Sama hal Kantor MRP Papua Barat yang kini menumpang salah satu gedung kantor milik Setda Papua Barat di Sogun Manokwari.
Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRD Provinsi Papua Barat periode 2019-2024 , George Dedaida, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan Gedung DPRD telah diusulkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19.
Namun, situasi tersebut berubah setelah adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, yang berdampak pada pembagian anggaran antara kedua provinsi.
-
Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir SIK, MTCP, mantan Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Karel Dedaida dan Ketua Parlamen jalanan (Parjal), Ronald Mambieuw pada coffee morning di Hotel Fujita Manokwari, Kamis (3/10/2024). FOTO: RUSTAM MADUBUN. PAPUADALAMBERITA.COM
Dalam diskusi aktivis, Ormas dan insan Pers bersama Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, SIK, MTCP di Hotel Fujita Manokwari Kamis (3/10/2024), George Dedaida menjelaskan, selain waktu itu karena ada Covid 19, setelah pemekaran Papua Barat Daya, anggaran Provinsi Papua Barat juga harus dibagi, sebagai konsekuensi dari pemekaran tersebut.
‘’Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam merealisasikan pembangunan Gedung DPRD yang seharusnya representative,’’ sebut Dedaida.
Dedaida mengakui, pentingnya memiliki kantor yang layak untuk DPRD agar semua pembahasan tidak lagi dilakukan di tempat-tempat sementara seperti hotel.
Ia menambahkan, rencana pembangunan itu sudah diajukan, dua usulan penting terkait pembangunan gedung, yaitu gedung DPR dan MRP.
Usulan ini telah disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri sebagai langkah awal untuk merealisasikan rencana pembangunan tersebut.(rustam madubun)
