Ketua Komisi III DPRD Fakfak Markus Krispul Fakfak. FOTO : Istimewa./PAPUADALAMBERITA.COM.
Anggota DPRD Fakfak Bersama Intansi Terkait Saat Meninjau Sisis Darat Pembangunan Bandara Siboru. FOTO : Istimewa./PAPUADALAMBERITA.COM.
PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Rabu kemarin (16/3/2022) DPRD Fakfak bersama instansi terkait melakukan peninjauan di lokasi pembangunan Bandara Siboru yang merupakan salah satu proyek strategis nasional di Kabupaten Fakfak Papua Barat.
Kunjungan kerja yang dilakukan DPRD Fakfak bersama instansi terkait ke lokasi proyek strategis nasional (PSN) tersebut guna melihat dari dekat kemajuan pekerjaan yang sedang dilakukan.
Usai meninjau proyek strategis nasional (PSN) Bandara Siboru, Ketua Komisi III DPRD Fakfak, Markus Krispul, kepada papuadalamberita.com. mengatakan, optimis proyek strategis nasional pembangunan sisi udara (runway, taxiway dan apron) Bandara Siboru di Distrik Wertutin Fakfak Papua Barat akan rampung sesuai schedule hingga Desember 2022 mendatang tetapi untuk sisi darat sangat pesimis akan rampung di Desember 2022
Menurutnya, pembangunan Bandara Siboru yang saat ini sedang dilaksanakan baik untuk sisi udara (runway) maupun sisi darat (wilayah bandar udara yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasi penerbangan) selama ini hanya menggunakan alokasi dana pusat untuk sisi udara sedangkan alokasi APBD Kabupaten Fakfak untuk penanganan pematangan sisi darat.
Sehingga dia (Ketua Komisi III) mempertanyakan sejauh mana perhatian Pemerintah Provinsi Papua Barat soal alokasi pendanaan yang hingga saat ini belum ada dari Pemerinta Provinsi.
“Ada MoU bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Fakfak, dimana dalam MoU tersebut untuk Pemprov PB dan Pemkab Fakfak menangani pembiayaan sisi darat untuk pematangan lahan sedangkan Pemerintah pusat menangani pembiayaan sisi udara (runway, taxiway dan apron) namun selama ini untuk sisi darat hanya dibiayai Pemkab Fakfak”, ungkapnya.
Lanjutnya, penanganan sisi darat yang hanya mendapat perhatian dari Pemkab Fakfak dengan keterbatasan anggaran sehingga tahun 2022 ini teralokasi hanya sebesar Rp.9,5 Miliar dari total yang dibutuhkan sebesar kurang lebih Rp.60 Miliar.
Dengan keterbatasan anggaran pada APBD Fakfak sehingga di tahun 2022 ini Pemkab Fakfak mengalokasikan Rp.9,5 Miliar, membuatnya pesimis untuk penanganan sisi darat akan rampung di Desember 2022, tutur MK sapaan akrab Markus Krispul Ketua Komisi III DPRD Fakfak.
Karena itu kata dia, dalam perjalanan Dinas ke Provinsi Papua Barat saat ini DPRD Fakfak bersama Pemkab Fakfak akan bertemu Gubernur Papua Barat guna menyampaikan persoalan tersebut agar ada perhatian Pemprov Papua Barat dalam penganggaran penyelesaian pembangunan sisi darat Bandara Sibor termasuk penanganan ruas jalan menuju Bandara Siboru sepanjang kurang lebih 9 Km.
Disamping itu lanjutnya, beberapa fasiltas penunjang lainnya seperti jaringan listrik, sarana air bersih, jaringan telekomunikasi dan penanganan ruas jalan sepanjang 9 Km menuju Bandara Siboru juga akan disampaikan kepada Gubernur sehingga menjadi perhatian Pemprov PB dalam penganggaran nanti, tutup MK.(RL 07)
