PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH., M.Si menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan.
Baca juga: 60,58 Persen ASN Pemprov Papua Barat Tak Hadir Apel Gabungan, Ini Faktanya
Tidak ada satu pun OPD yang bisa dianggap tidak penting.
“Semua OPD penting. Tidak ada OPD tertentu saja yang penting, tetapi semuanya penting,” tegas Wakil Gubernur saat memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (14/4/2025).
Menurut Lakotani, setiap OPD memiliki tugas pokok dan fungsi yang mendukung kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
“Kalau kita membuat rumah, pasti ada atap, pintu, dan jendela. Memang yang sering kita buka adalah pintu dan jendela, tapi bukan berarti atap tidak penting. Sekali bocor, lama-lama rumah lapuk dan bisa roboh kalau gempa datang,” ujar Lakotani mengibaratkan.
Ia menjelaskan, analogi itu menunjukkan bahwa setiap bagian dari organisasi pemerintah memiliki fungsi vital yang tak bisa dipandang sebelah mata.
“Kita semua punya fungsi dan tugas yang sama penting untuk membangun organisasi pemerintah yang sehat,” tambahnya.
Lakotani juga mengingatkan para ASN agar tidak merasa kecil hati dengan tugas yang diberikan.
Ia mencontohkan, banyak kepala dinas yang dulunya adalah staf biasa namun karena menunjukkan kinerja yang baik, mereka akhirnya dipercaya memimpin.
“Pak Gubernur pun mulai dari bawah, dari staf, camat, kemudian bupati, hingga sekarang gubernur. Tidak ada yang instan. Jadi apapun tugas kita, mari kita kerjakan dengan baik,” pesannya.
Ia menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam bekerja.
“Kalau satu kali dikasih tanggung jawab dan tidak dikerjakan dengan baik, besok tidak akan dikasih lagi. Pimpinan akan memilih orang yang bisa dipercaya,” ujar Lakotani.
Wakil Gubernur juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga budaya malu, khususnya dalam soal kedisiplinan masuk kantor.
“Kalau budaya malu saja sudah tidak ada, repot. Kita harus malu kalau tidak masuk kantor sementara teman-teman kita masuk dan bekerja. Semua sama-sama punya SMS banking, tapi kalau tidak kerja, SMS banking-nya pun tidak berbunyi,” katanya, disambut tawa ASN yang hadir.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mulai menerapkan sistem sanksi berjenjang untuk ASN yang tidak disiplin. Langkah ini diambil agar tidak menjadi ‘virus’ yang mengganggu produktivitas organisasi.
“Kalau kanker tidak dipotong, dia bisa menjalar ke mana-mana. Begitu juga dengan ASN yang malas, harus dipangkas. Aturannya ada. Saya sudah diskusi dengan kepala inspektorat, akan ada teguran, sanksi ringan, hingga sanksi berat,” tegasnya.
Penegakan disiplin ini, lanjut Lakotani, merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang sehat, tangguh, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Papua Barat.(rustam madubun)
