NasionalPapua Barat Daya

Wagub Papua Barat Daya: Program 21.000 Rumah di Papua Harus Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah

206
×

Wagub Papua Barat Daya: Program 21.000 Rumah di Papua Harus Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah

Sebarkan artikel ini
Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau (pertama dari kanan) menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (15/4/2026). FOTO: HUMAS PEMDA PAPUA BARAT DAYA

PAPUADALAMBERITA.COM.JAKARTA – Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menegaskan bahwa program pembangunan rumah layak huni di wilayah Papua tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Nausrau dalam rapat koordinasi pembangunan dan rehabilitasi perumahan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Menurut dia, keterlibatan tenaga kerja lokal serta pelaku usaha daerah menjadi kunci agar program tersebut memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

“Program ini harus memberikan efek berganda, tidak hanya menyediakan rumah layak huni, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Ahmad Nausrau.

Program perumahan ini juga didukung melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan plafon pinjaman hingga Rp5 miliar serta subsidi bunga dari pemerintah.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, penyaluran KUR di wilayah Papua menunjukkan perkembangan, dengan realisasi mencapai Rp54 miliar di Mimika dan Rp15 miliar di Sorong.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program, terutama terkait tingginya harga material bangunan di wilayah Papua yang dapat memengaruhi biaya konstruksi.

Untuk itu, Ahmad Nausrau menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan sektor swasta agar pelaksanaan program berjalan optimal.

“Kami memandang program ini sebagai peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi harus diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Pemerintah menargetkan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 21.000 unit rumah di enam provinsi wilayah Papua. Program ini diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peluncuran program secara nasional dijadwalkan berlangsung pada 27 April 2026 di Sorong.(rustam madubun)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *