PAPUADALAMBERITA.COM.JAKARTA – Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menghadiri rapat koordinasi persiapan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni di enam provinsi wilayah Papua yang digelar di Gedung A Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, para gubernur se-Tanah Papua, serta jajaran terkait lainnya.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan perumahan di Papua sebagai bagian dari kebijakan prioritas nasional. Ia menyampaikan bahwa peluncuran program tersebut direncanakan berlangsung pada 27 April 2026 di Sorong.
Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengatakan, program ini menjadi langkah strategis untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua.
“Program ini sangat penting untuk memastikan masyarakat memiliki rumah layak huni, sekaligus mendorong pembangunan yang lebih merata,” ujarnya di Jakarta.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan bahwa setiap kabupaten di wilayah Papua ditargetkan minimal mendapatkan 500 unit program bedah rumah sebagai bagian dari kebijakan pro-rakyat.
Secara keseluruhan, program ini menargetkan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 21.000 unit rumah di enam provinsi Papua. Pemerintah juga menyiapkan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan nilai bantuan berkisar Rp25 juta per unit untuk wilayah pesisir hingga Rp40 juta per unit di wilayah pegunungan.
Selain itu, akan diluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dengan bunga ringan yang disubsidi pemerintah guna memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Program ini juga mencakup penataan kawasan permukiman kumuh di sejumlah kota, seperti Sorong, Jayapura, dan Merauke, serta diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam proses pelaksanaannya.
Berdasarkan data BPS, kebutuhan rumah layak huni di Papua masih tergolong tinggi. Di sejumlah wilayah, persentase masyarakat yang belum memiliki rumah mencapai lebih dari 60 hingga 80 persen, sehingga menjadi dasar kuat percepatan implementasi program tersebut.
Di akhir rapat, Menteri Dalam Negeri kembali menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak agar peluncuran program di Sorong dapat berjalan sukses, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.(rustam madubun)
