PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Selasa (19/12/2023), KPPN Fakfak bersama unit Kemenkeu Satu Fakfak lain, yaitu KP2KP Fakfak dan KPPBC Fakfak melaksanakan press release Kinerja APBN periode sampai dengan tanggal 30 November 2023
Acara ini diselenggarakan bekerjasama dengan RRI Fakfak melalui program Dialog Interaktif dengan bertempat di Studio RRI Fakfak. Pelaksanaan kegiatan press release ini diselenggarakan sebagai sarana komunikasi publikasi kepada unsur masyarakat dan stakeholder lain, sehingga kinerja positif pemerintah tentang kinerja APBN dan layanan pemerintah dapat diketahui secara luas hingga ke penjuru daerah, khususnya lingkup Kabupaten Fakfak dan Kaimana.
Kepala KPPN Fakfak Yofi Habibie Adnan sebagai narasumber memberikan paparan informasi mengenai capaian-capaian strategis kinerja APBN bulan November 2023, yaitu:
- Ringkasan Eksekutif Ekonomi Regional Provinsi Papua Barat
Berdasarkan data BPS bahwa Perekonomian Papua Barat sampai Triwulan III 2023 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp24.403,98 miliar. Tingkat Gini ratio Provinsi Papua Barat bulan Maret 2023 tercatat 0.370 yang menurun dibanding periode sebelumnya dan pada bulan November 2023 terjadi Inflasi year on year (yoy) yang cenderung turun menjadi sebesar 2.50 persen. Pengendalian dan monitoring inflasi yang intensif dari setiap pemerintah daerah diharapkan dapat terus dilaksanakan secara efektif, diantaranya melalui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah).
- Realisasi APBN Regional, Penerimaan Negara dan Belanja Negara
Berdasarkan data monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dimana instansi Kementerian/ Lembaga (KL) lingkup wilayah kerja Kabupatan Fakfak dan Kaimana yang terdiri dari 56 satuan kerja (Satker) dan 2 Pemerintah Daerah (Pemda) pertumbuhan Belanja per November 2023 telah mencapai Rp706,22 Miliar dan belanja TKD (Transfer ke Daerah) mencapai Rp2.164,56 Miliar.
Belanja sebagian besar terserap pada proyek strategis, antara lain Konstruksi Bandar Udara Siboru, Pengerjaan Jalan Aroba dan Pengembangan Bandar Udara Utarom yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi regional.
Adapun lima satuan kerja dengan pagu DIPA terbesar yang dikelola tahun 2023 adalah PJN Wilayah V, UPBU Torea dan UPBU Utarom serta Pengadilan Negeri Kaimana dan Pengadilan Agama Kaimana yang secara rata-rata telah melakukan realisasi anggaran sebesar 79% atas pagu DIPA yang diterimanya. Kemudian untuk Penerimaan Pajak mencapai Rp171,34 Miliar, Penerimaan Bea dan Cukai naik menjadi Rp47,4 juta dan PNBP mencapai Rp16,04 Miliar.
- Perkembangan Penyaluran Dana Desa
Pada pagu dana desa tahun 2023, terdapat kenaikan pagu sebesar Rp1,2 Miliar jika dibandingkan tahun 2022, sehingga pada tahun ini alokasi pagu mencapai Rp200,2 Miliar. Penyaluran per bulan November 2023 pada dana desa reguler telah mencapai Rp148,25 Miliar dan BLT telah mencapai Rp36,87 Miliar. Dari nilai tersebut terbagi menjadi realisasi pada Kabupaten Fakfak adalah Rp81,35 Miliar (Reguler) dan Rp21,36 Miliar (BLT) serta Rp2,6 Miliar (Tambahan). Sedangkan untuk untuk Kabupaten Kaimana adalah Rp66,89 Miliar (Reguler) dan Rp15,40 Miliar (BLT) serta Rp2,09 Miliar (Tambahan). Penyaluran Dana Desa sangat penting untuk mempercepat perputaran ekonomi sehingga dapat terakselerasi positif bagi Masyarakat desa, sehingga mampu menahan laju inflasi dan meningkatkan daya beli. Adapun batas akhir penyampaian dokumen penyaluran untuk tahap akhir Dana Desa adalah tanggal 22 Desember 2023.
- Perkembangan Penyaluran DAK Fisik
Pada tahun 2023, pagu DAK Fisik Penugasan mengalami kenaikan dengan alokasi total mencapai Rp139 Miliar, dimana pagu sebesar Rp102,8 Miliar untuk Pemda Fakfak dan Rp36,2 untuk Pemda Kaimana. Sampai bulan November 2023 telah tercapai penyaluran DAK Fisik mencapai Rp92,38 Miliar yang terdiri dari Pemda Fakfak sebesar Rp67,07 Miliar dan Pemda Kaimana sebesar Rp25,31 Miliar. Alokasi DAK Fisik meliputi sektor-sektor strategis misalnya Sentra Pangan, Konektivitas Kawasan, dan lain-lain. Adapun batas akhir penyampaian dokumen penyaluran untuk tahap akhir Dak Fisik adalah tanggal 15 Desember 2023.
- Perkembangan Penyaluran DAK Non Fisik
Alokasi penyaluran DAK Non Fisik, baik reguler maupun kinerja memiliki alokasi pagu sebesar Rp134,2 Miliar. Penyaluran per November 2023 telah dilaksanakan dengan total capaian sebesar Rp74,57 Miliar (91,92%) untuk Kabupaten Fakfak dan Rp56,85 Miliar (87,89%) untuk Pemda Kaimana. KPPN Fakfak secara intensif melakukan koordinasi dengan BPKAD Kabupaten Fakfak dan Kaimana untuk meningkatkan percepatan penyerapan realisasi, sehingga target serapan akhir tahun dapat maksimal.
- Perkembangan Penyaluran Dana BOS (SD, SMP, dan SMA)
Pada pagu alokasi Dana BOS (SD, SMP dan SMA) pada tahun 2023 memiliki besaran alokasi Rp49,2 Miliar yang secara konsisten dilakukan penyaluran. Adapun sampai dengan bulan November 2023 telah tercapai realisasi penyaluran Dana BOS reguler sebesar Rp47,07 Miliar untuk 847 sekolah dan 127.223 siswa dan untuk Dana BOS Kinerja telah salur sebesar Rp1,96 Miliar.
- Perkembangan Penyaluran Dana BOP (PAUD dan Kesetaraan)
Dana BOP tahun 2023 dengan alokasi sebesar Rp4,7 Miliar telah dilaksanakan penyaluran sampai dengan akhir November 2023 dengan rincian Dana BOP PAUD untuk 224 sekolah disalurkan Rp3,22 Miliar dan Dana BOP Kesetaraan untuk 22 sekolah disalurkan Rp1,51 Miliar.
- Perkembangan DBH (Dana Bagi Hasil), Insentif Fiskal, OTSUS dan DAU
Sampai dengan akhir bulan November 2023 telah terdapat realisasi DBH sebesar Rp193,5 Miliar atau sebesar 67,59% dari pagu sebesar Rp286,3 Miliar. Kemudian untuk DAU yang merupakan dana dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah rangka pelaksanaan desentralisasi telah dicairkan sebesar Rp1.216,1 Miliar atau sebesar Rp95,94% dari pagu sebesar Rp1.267 Miliar. Sedangkan untuk Insentif Fiskal dan Otonomi Khusus realisasi telah mencapai Rp341,1 Miliar atau 100% dari pagu sebesar Rp341,1 Miliar. Penyaluran dana-dana ini diharapkan dapat menjadi bosster peningkatan ekonomi di daerah Kabupatan Fakfak dan Kaimana.
- Current issue penting lainnya tentang Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
– Pada realisasi KUR di Kabupaten Fakfak dan Kaimana data per Novemver 2023 menunjukkan bahwa telah terjadi penyaluran kepada 1.082 debitur di Kabupaten Fakfak dan 801 debitur di Kabupaten Kaimana. Sedangkan jumlah penyaluran masing-masing sebesar Rp42,25 Miliar dan Rp51,02 Miliar yang terus tumbuh signifikan dibandingkan periode bulan sebelumnya. Dari debitur KUR tersebut terdapat 3 jenis skema penyaluran yaitu: skema kecil, skema mikro dan skema supermikro. Sektor terbesar masih dipimpin oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran yaitu sebanyak 61% dari jumlah keseluruhan debitur. KUR sendiri disalurkan oleh Bank Mandiri, BNI, BPD Papua, BRI dan PT Pegadaian Syariah.
– Untuk Penyalur Pembiayaan UMi (Ultra Mikro) yaitu PT Pegadaian terus didorong untuk dapat menyalurkan program pembiayaan UMi di kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana, dan pada per November 2023 telah berhasil menyalurkan sebanyak 27 debitur di Fakfak dengan nilai total Rp299,2 juta dan 10 debitur di Kaimana dengan nilai total Rp129,6 juta.
Yofi menambahkan bahwa Tingkat Perekonomian global terus bergerak dengan dinamis dan memiliki potensi risiko perekonomian yang sangat tinggi, kinerja APBN dan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2023 terjaga baik dan lebih kuat. tetapi APBN akan menjadi instrument andalan yang mengantarkan negara pada jawaban atas setiap tantangan. Berbagai indikator perekonomian menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi baik dari sisi konsumsi dan produksi masih terjaga momentumnya. Kinerja APBN sepanjang 2023 yang tetap kredibel dan makin sehat menjadi landasan yang solid bagi kita untuk menyambut tahun 2024.
Sambil menutup acara Yofi mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra kerja dan masyarakat yang terus memberi dukungan aktif kepada KPPN Fakfak dengan menjaga seluruh layanan tanpa biaya dan tanpa pungutan apapun. KPPN Fakfak terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara MANTAP : Mudah, Aman, Nyaman, Tanpa Biaya, Akurat Pelayanannya, dan Pasti Kepuasannya. Bilamana terjadi adanya pelanggaran, maka petugas mitra kerja wajib untuk melaporkan ke kanal-kanal pengaduan resmi yaitu WISE Kemenkeu dan Lapor 067 KPPN.
Dengan adanya layanan yang prima dan kerjasama seluruh unsur lapisan mitra kerja, diharapkan akan terwujud pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan professional serta terpercaya. Indonesian Treasury, Handal.(rls/RL 07)
