PAPUADALAMBERITA.COM, MANOKWARI – Fraksi NasDem Bersatu DPR Papua Barat menegaskan perlunya pengendalian ketat belanja aparatur dan belanja operasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2026 agar tidak menggerus ruang fiskal bagi belanja publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi NasDem Bersatu terhadap Nota Pengantar Gubernur Papua Barat atas Ranperda APBD 2026 pada rapat paripurna DPR Papua Barat yang digelar di Hotel Aston Manokwari, Senin (15/12/2025).
Juru Bicara Fraksi NasDem Bersatu, H. Asri, menilai postur pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp4,4 triliun masih didominasi dana transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp645 miliar.
“Lebih dari 80 persen pendapatan daerah Papua Barat masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ini menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD yang berkelanjutan,” ujar H. Asri di hadapan rapat paripurna.
Fraksi NasDem Bersatu mengapresiasi arah kebijakan RAPBD 2026 yang menitikberatkan pada penguatan sektor riil, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta pelaksanaan tiga program strategis daerah, yakni Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif. Namun demikian, Fraksi menegaskan bahwa program tersebut harus dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, dan terukur dampaknya bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
Terkait belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp4,46 triliun, Fraksi NasDem Bersatu menekankan agar kebijakan belanja benar-benar mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan kepada rakyat.
- Asri menegaskan belanja aparatur dan belanja operasional perlu dikendalikan agar tidak menggerus ruang fiskal bagi belanja publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Belanja daerah harus lebih diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal sesuai ketentuan mandatory spending,” tegasnya.
Fraksi NasDem Bersatu juga menyoroti pembiayaan daerah sebesar Rp60 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penggunaan SiLPA, menurut Fraksi, harus dikelola secara hati-hati dan diarahkan untuk menutup defisit anggaran serta membiayai program prioritas yang belum terakomodasi secara optimal.
Selain itu, Fraksi mengingatkan agar pemerintah daerah menghindari ketergantungan pembiayaan yang berpotensi membebani keuangan daerah di masa mendatang.
Sebagai penutup, Fraksi NasDem Bersatu merekomendasikan agar APBD 2026 tetap konsisten dengan arah RPJMD 2025–2029, khususnya dalam keberpihakan kepada Orang Asli Papua, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan layanan dasar, serta pembangunan infrastruktur di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Fraksi juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari serapan anggaran, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.(rustam madubun)
