Papua Barat

Tidak Ada Alasan Terlambat: Gubernur Dominggus Perintahkan DPA–DIPA Papua Barat Tuntas 12 Januari

469
×

Tidak Ada Alasan Terlambat: Gubernur Dominggus Perintahkan DPA–DIPA Papua Barat Tuntas 12 Januari

Sebarkan artikel ini
Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (5/1/2026). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA

PAPUADALAMBERITA.COM, MANOKWARI – Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, menegaskan penyerahan DPA dan DIPA harus dilakukan lebih cepat, agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tidak lagi tersendat.

Baca juga: Ini Pengalaman Terburuk Saya: Gubernur Semprot ASN, APBD Papua Barat 2026 Paling Lambat di Tanah Papua

Penegasan itu disampaikan saat apel perdana ASN lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2026, Senin (5/1/2026).

“Penyerahan DPA dan DIPA lebih cepat, lebih baik, karena memang harus lebih cepat,” tegas Gubernur.

Dominggus menargetkan seluruh DIPA sudah diserahkan paling lambat 12 Januari 2026. Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja ekstra untuk mengejar tenggat waktu tersebut.

“Saya kasih waktu tanggal 12 Januari saya sudah serahkan DIPA. Harus kerja ekstra, siang malam kerja. Tidak berubah, tanggal 12 sudah diserahkan. DPR juga sudah saya serahkan,” ujar Dominggus dengan nada tegas.

Menurut Gubernur, keterlambatan yang selama ini terjadi disebabkan karena pola kerja yang tidak terkoordinasi, di mana masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan sendiri-sendiri.

“Selama ini kita kerja sendiri-sendiri, makanya selalu terlambat,” katanya.

Ia mengungkapkan, Pemprov Papua Barat telah menyiapkan ruang kerja bersama di lantai tiga Kantor Gubernur untuk membahas KUA-PPAS, RKP, dan seluruh tahapan perencanaan secara terpadu.

“Gedung di lantai tiga itu sudah siap. Kita bahas KUA, RKP, semua perencanaan, semua kumpul, diasistensi oleh OPD terkait supaya tidak masing-masing jalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Dominggus juga menekankan pentingnya penjadwalan yang jelas dan disiplin, agar pembahasan berjalan cepat dan terukur.

“Kita jadwalkan, hari ini jam berapa dinas mana, badan mana. Supaya cepat selesai, tidak lagi baku telepon-telepon. Kita bekerja betul,” tegasnya.

Selain koordinasi, Gubernur menyoroti lemahnya penjabaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di internal OPD, yang kerap menyebabkan beban kerja menumpuk pada pimpinan.

“Sering keterlambatan itu karena tupoksi tidak dijabarkan dengan baik. Akhirnya kepalanya sendiri yang pusing,” ujarnya.

Ia bahkan menyinggung dampak keterlambatan tersebut hingga harus mengorbankan waktu libur.

“Yang seharusnya libur Natal, kita justru kerja,” pungkas Dominggus.(rustam madubun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *