PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan dan penguatan sinergi antardaerah dalam Rapat Kerja (Raker) Bupati se-Provinsi Papua Barat tahun 2026 yang digelar di Aston Niu Hotel, Kamis (16/4/2026).
Raker tersebut diikuti oleh tujuh kabupaten se-Papua Barat dan dihadiri sejumlah unsur pimpinan daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah, antara lain Pangdam XVIII/Kasuari, Kapolda Papua Barat, Sekretaris Daerah Papua Barat, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, para kepala OPD, kepala badan, kepala biro, serta perwakilan BP3OKP.
Dalam sambutannya, Mandacan menyampaikan bahwa Papua Barat merupakan wilayah strategis di kawasan timur Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah serta keanekaragaman hayati tinggi. Namun, berbagai tantangan struktural masih dihadapi, seperti kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur dasar, serta persebaran penduduk yang belum merata.
“Pendekatan pembangunan tidak bisa diseragamkan. Diperlukan kebijakan yang kontekstual, berbasis kearifan lokal, serta berpihak kepada Orang Asli Papua,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemerataan pembangunan menjadi fokus utama pemerintah saat ini, mengingat masih adanya kesenjangan antarwilayah, baik dari sisi infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, maupun peluang ekonomi.
Menurut Mandacan, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, penurunan angka kemiskinan, serta terbukanya akses terhadap layanan dasar dan lapangan kerja.
Raker tersebut, lanjutnya, menjadi forum strategis untuk koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten guna mempercepat pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
Sejumlah agenda penting dibahas dalam kegiatan ini, di antaranya tindak lanjut pertemuan dengan kementerian terkait, peningkatan sinergi lintas sektor, hingga perumusan langkah strategis penguatan ekonomi daerah.
Dalam bidang pemerintahan, Mandacan mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 938 usulan pemekaran kampung persiapan serta 12 usulan pemekaran kabupaten/kota yang tengah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
Selain itu, penyelesaian batas wilayah antar daerah juga menjadi perhatian. Beberapa batas daerah yang belum tuntas antara lain melibatkan Kabupaten Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak, Manokwari, hingga Tambrauw. Ia mengapresiasi Kabupaten Fakfak dan Kaimana yang telah menyelesaikan persoalan batas wilayah dengan baik.
Gubernur juga meminta para bupati meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang masih tergolong rendah di sejumlah daerah, serta melakukan evaluasi terhadap kerja sama daerah agar lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam pertemuan sebelumnya dengan sejumlah kementerian di Jakarta, kata Mandacan, terdapat berbagai arahan strategis yang perlu ditindaklanjuti, seperti pengembangan desa wisata dan digitalisasi desa, pembangunan sekolah rakyat, revitalisasi pasar, hingga pemberdayaan petani lokal.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana abadi pembangunan berkelanjutan sebagai langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di Papua Barat.
Selain itu, pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP) menjadi isu penting. Pemerintah provinsi tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasi) tentang pelaku usaha OAP serta Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) terkait basis data tunggal.
“Regulasi ini diharapkan mampu menjawab berbagai kendala yang dihadapi OAP, seperti keterbatasan akses permodalan, kapasitas manajerial, dan akses pasar,” katanya.
Menutup sambutannya, Mandacan mengajak seluruh bupati untuk memperkuat kolaborasi dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana akibat dinamika perubahan cuaca.
“Keberhasilan pembangunan Papua Barat membutuhkan sinergi yang kuat dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.(rustam madubun)
