- Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Judson Ferdinandus Waprak, bersama anggota MRP, menerima ratusan mahasiswa dan pemuda yang melakukan demonstrasi menolak transmigrasi masuk ke Papua, di Kantor MRP Papua Barat, Sowi Manokwari, Kamis (7/11/2024).FOTO: RUSTAM MADUBUN | PAPUADALAMBERITA
PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, Judson Ferdinandus Waprak, menegaskan MRP memiliki dua tugas pokok mendasari setiap kebijakan dan perjuangannya, yakni “jaga manusia, jaga tanah Papua.”
Baca juga: Papua Bukan Tanah Kosong
Penegasan itu disampaikan Ketua MRP saat menerima ratusan mahasiswa dan pemuda Manokwari dalam aksi unjuk rasa yang digelar di kantor MRP Kamis, (7/11/2023).
Aksi tersebut bertujuan menolak kebijakan transmigrasi yang dianggap akan mengancam keberadaan masyarakat asli Papua.
Menurutnya, visi dan misi lembaga ini tidaklah besar, tetapi sangat mendalam dalam menjaga hak-hak orang asli Papua dan melindungi tanah adat mereka dari ancaman luar.
“Kami di MRP memiliki dua hal yang menjadi prinsip dasar kami, yaitu jaga manusia, jaga tanah. Itu saja yang harus kami terjemahkan dalam setiap kebijakan yang kami usulkan,” ujar Waprak.
Ia juga menambahkan bahwa dalam satu tahun terakhir, MRP telah mengusulkan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) yang berisi 19 poin penting, termasuk pembatasan hak-hak wilayah adat untuk orang asli Papua.
“Sudah kami sampaikan ke DPR, kami akan terus memperjuangkan aspirasi ini. Kami berharap, apa yang disampaikan teman-teman hari ini dapat memperoleh dukungan dari lembaga-lembaga masyarakat adat di seluruh Papua Barat. Kami ingin suara kita bersama-sama didengar,” tegas Waprak.
Ia juga mengungkapkan harapannya agar masyarakat di luar Papua, terutama yang berasal dari wilayah Nusantara, dapat memahami kondisi yang terjadi di Papua.
Waprak meminta agar mereka membantu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan transmigrasi yang dianggap berisiko terhadap kelangsungan hidup masyarakat asli Papua.
“Saudara-saudara dari nusantara, tolong bantu kami, bantu rakyat Papua, sampaikan ke Presiden bahwa transmigrasi jangan lagi masuk ke Papua. Kami butuh dukungan untuk menjaga tanah dan budaya kami,” ujarnya dengan penuh harap.
Ketua MRP ini juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa dan pemuda yang ikut serta dalam aksi tersebut.
Menurutnya, latar belakang pendidikan mereka yang kuat menunjukkan bahwa perjuangan untuk melindungi tanah Papua didasari oleh kesadaran yang tinggi akan pentingnya mempertahankan hak-hak masyarakat adat.
“Dokumen dan tuntutan yang teman-teman berikan hari ini akan saya sampaikan ke DPR, DPRD, DPR RI, dan DPD RI. Kami juga sudah berkomunikasi dengan DPD RI dan meminta mereka untuk segera duduk bersama dengan MRP serta perwakilan adat dari seluruh Papua,” lanjutnya.
Waprak menekankan pentingnya diskusi terbuka dalam menyelesaikan persoalan terkait Papua, dan mengajak semua pihak untuk berbicara secara langsung tanpa ada yang disembunyikan.
“Bukan hanya MRP, tetapi seluruh perwakilan adat se-Tanah Papua harus duduk bersama. Kami ingin masalah ini dibicarakan secara terbuka, di depan publik, bukan secara sembunyi-sembunyi, karena hal ini sangat penting untuk masa depan Papua,” tegasnya.
Sebagai penutup, Waprak meminta waktu kepada mahasiswa dan pemuda memberi kesempatan kepada MRP untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.
Ia berharap agar perjuangan ini mendapatkan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat dan akhirnya sampai ke Presiden Republik Indonesia.
“Kami di MRP sudah mendengar aspirasi ini. Izinkan kami untuk menindaklanjutinya. Semoga Tuhan dan tanah Papua dan luhur ini memberi kami kekuatan untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua,” tutupnya.
Dengan tekad yang kuat, MRP berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat asli Papua dan menjaga kelestarian tanah adat dari ancaman apapun.(rustam madubun)
