Penulis Opini:frans lusianak.
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020 – 2024 maka Kabupaten Teluk Bintuni menjadi salah satu dari 62 Kabupaten/Kota yang tergolong tertinggal.
Hal ini menjadi catatan yang harus disikapi baik oleh seluruh pemangku kebijakan baik Eksekutif, Yudikatif maupun Legislatif di daerah. Tentunnya stakholder beserta pemuka masyarakat turut bersama mendukung dan membantu pemerintah dengan memberikan informasih yang berimbang bagi masyarakat agar bersama-sama para pihak dapat bekerjasama dalam mengentaskan ketertinggalan Kabupaten yang kaya akan Migas dan SDA lainnya.
Keputusan daerah tertinggal terdiri dari 6 Kriteria utama yaitu :
1.PEREKONOMIAN ATAU PERTUMBUHAN EKONOMI;
Pendapatan perkapita kita yg tinggi akibat dari tolak ukur investasi di daerah yg menjadi salah satu bagian dari standar yang tidak berimbang dengan daya beli masyarakat sehingga menjadi faktor penentu. Ini terbukti dengan IPM kita.
- SDM DAN KWALITAS;
Pada kondisi ini kita harus akui bahwa SDM kita masih harus menjadi skala prioritas. Sebagai ukuran bahwa Project Tangguh yg dimulai sejak tahun 2002 dan kini Train 1 dan 2 telah berproduksi serta Konstruksi Train 3 yang merupakan salah satu Project Vital Negara di Teluk Bintuni belum dapat menyerap SDM kita secara baik sehingga banyak sekali pengangguran baik dlm daerah maupun pencaker yg datang dari luar Teluk dan ikut menganggur bersama-sama sehingga menambah angka kemiskinan di Teluk Bintuni. Di Birokrasipun dapat kita ukur sebab baru satu-satunya Putra Daerah Asli 7 suku yg menduduki jabatan setingkat Kepala Dinas pada Pemerintahan yang sekarang serta beberapa putra putri asli yg kini menduduki jabatan Kabag dan Kabid. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah pada periode awal tidak jeli mempersiapakan SDM secara baik untuk menjawab tantangan di Birokrasi maupun tantangan pada Investasi serta perkembangan global.
3.KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARAN ATAU INFRASTRUKTUR; Dapat kita telusuri akses keterisolasian beberapa distrik di daerah pegunungan dan keseriusan pemerintah daerah dalam membuka akses. Ada sekitar 4 Distrik di wilayah Sebyar, Distrik Babo, Distrik Sumuri, Distrik Aroba, Distri Kaitaro dan Distrik Wamesa serta sebagian Distrik Kuri yg merupakan Distrik pesisir yang dapat dijangkau dengan lebih mudah. Artinya ada sekitar 10 Distrik yang merupakan Distrik Pegunungan yg aksesnya cukup sulit sehingga mempengaruhi harga-harga baik Bahan bangunan maupun bahan-bahan pokok. Pada pemerintahan yg lalu memang kabupaten harus berbenah dengan membangun dan mempersiapkan sarana dan prasarana perkantoran serta pelayanan public sehingga akses jalan antara Kampung dan Kampung, antara kampung dan Distrik, antara Distrik dan Distrik serta antara Distrik ke Ibu Kota Kabupaten hampir tidak diperhatikan. Sekarang kita dapat mencapai distrik Merdey mungkin dengan waktu tempuh hanya 6 jam dan hal ini merupakan bagian terkecil keseriusan Pemerintahan yang sekarang dalam menindaklanjuti pembangunan Infrastruktur.
4.AKSEBILITAS atau Jarak Rata-rata Antara Kampung,
Distrik Dan Ibu Kota Kabupaten;
Luasan Wilayah menjadi salah satu faktor penyebab Teluk Bintuni Tertinggal karena Program berkesinambungan sangat penting sehingga masalah-masalah pada periode yang lalu harus diterima, disikapi dan ditindak lanjuti dengan mengesampingkan persoalan-persoalan politik.
- KARAKTERISTIK DAERAH/GEOGRAFI;
Kita bersyukur bahwa Teluk dikelilingi oleh Hutan Manggrove yg terluas di Asia namun juga menjadi salah satu masalah tercetusnya ketertinggalan ketika tidak dapat dimanfaatkan sebagai salah satu komuditi baik wisata maupun unggulan yg lainnya. Kita bersyukur bahwa pada pemerintahan sekarang sudah dicanangkan akan diselenggarakan Festival Manggrove yg diharapkan dapat mendongkrak Wisata di Teluk Bintuni dan komuditi hutan biosfer yg dapat menyerap pangsa pasar dunia.
6.KEBIJAKAN;
Penambahan beberapa OPD Baru pd pemerintahan sekarang tentunya mempengaruhi kebijakan keuangan karena beban APBD harus bertambah dan dibagi untuk Belanja Aparatur dan Belanja Publik bukan sprt asumsi kita APBD nih dikemanakan, lalu sangat dipengaruhi juga oleh Karakteristik, Aksebilitas, Ketersediaan Sarana Prasaran serta SDM dan tentunya sangat bertumpu pada luasan wilayah dimana Teluk Bintuni merupakan wilayah terluas di Propinsi Papua Barat. Dilain sisi jangan kita lupa bahwa program Dana Keagamaan yg sangat besar yg telah dirasakan langsung oleh semua lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan.
Olehnya itu saya mengajak kita semua bersama-sama memberikan gambaran pembangunan yang tidak menciptakan konflik horisontal, tidak menterjemahkan salah kepada masyarakat kita yg masih awam sehingga timbul kerancuhan dan dendam serta luka pada satu generasi ke generasi berikut.
Sebagai anak Bintuni saya sedih dengan narasi dan argument-argumen yg tidak bertanggungjawab serta tidak berdasarkan data dan fakta. Masalah yg lalu baru kita rasakan hari ini dan harus kita akui bahwa pemerintahan ini baru berjalan memasuki Tahun ke 4 (empat) dengan beban masa lalu. Jika ingin membicarakan kekurangan ya mari kita sama-sama menyajikan dokumen dan data kongkrit dan tidak berasumsi.(penulis: frans lusianak)
