PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua Barat menegaskan rekomendasi utama dalam rapat paripurna masa sidang ketiga, Kamis (4/9/2025), yakni meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera menyerahkan rincian belanja 2024 per OPD lengkap dengan output program dan indikator capaian.
Ketua Pansus DPR Papua Barat, Aloysius Paulus Siep, mengungkapkan bahwa langkah ini menjadi prioritas karena terdapat selisih belanja yang cukup signifikan antara laporan pertanggungjawaban APBD (LKPJ) Gubernur dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca juga: Pansus DPR Papua Barat Temukan Selisih Belanja Rp1,72 Triliun pada LKPJ 2024
Menurutnya, tanpa adanya rincian belanja per OPD, DPR Papua Barat kesulitan menilai efektivitas penggunaan anggaran, sekaligus mengukur sejauh mana program pemerintah daerah benar-benar berdampak terhadap masyarakat.
“Pansus mendesak BPKAD segera menyerahkan data belanja 2024 per OPD secara rinci. Data itu harus dilengkapi dengan output program dan indikator capaian, sehingga DPR dapat memastikan akuntabilitas pelaksanaan APBD,” tegas Aloysius dalam rapat paripurna yang berlangsung di Hotel Aston Manokwari.
Ia menambahkan, ketidakjelasan rincian belanja berpotensi menimbulkan keraguan publik terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, rekomendasi Pansus bersifat mendesak dan wajib segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi.
Pansus menilai, keterlambatan penyampaian data bukan hanya menghambat fungsi pengawasan DPR, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Setiap rupiah belanja daerah harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya secara administratif, tetapi juga dari sisi manfaatnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” ujar Aloysius.
Dengan rekomendasi ini, DPR Papua Barat menegaskan komitmennya untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan anggaran benar-benar tepat sasaran.(rustam madubun)
