Kepala Dinas Kehutanan Papau Barat yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (6/6/2023). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA.
PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap 5 Juni, Dinas Kehutanan memiliki peran sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Baca juga: Walau Papua Barat Tidak Rawan Karhutla, Dinas Kehutanan Tetap Antisipasi Kebakaran
Dinas Kehutanan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya hutan dan lahan, termasuk memastikan kelestarian flora dan fauna yang berada di dalamnya.
‘’Dengan hari lingkungan hidup sedunia ini menjadi momen penting bagi kami di kehutanan, Kami mengurus hutan, di luar kawasan hutan kita urus lingkungan, sesuai undang-undang lingkungan, setiap orang berhak mendapat lingkungan yang sehat,’’ ujar Kepala Dinas Kehutanan Ir Hendrik F Runaweri yang ditemui wartawan di ruang kerjanya Selasa (6/6/2023).
Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kehutanan melindungi, melestarikan lingkungan hidup dari berbagai ancaman seperti kebakaran hutan, illegal logging, perambahan hutan.
‘’Terkait kehutanan kami berusaha supaya kawasan hutan ini tetap kita pertahankan, puji Tuhan sampai saat ini masih 95% kawasan hutan kita masih bertahan, kalau tutupan hutan Papua Barat 85%. Dan ini menjadi benteng hutan terakhir di Indonesia termasuk Papua Barat oleh sebab itu kita pertahankan,’’
‘’Tetapi dari luas kawasan hutan ini fungsi utama adalah hutan menyerap karbon sehingga suhu bumi itu akan lebih rendah lebih dingin dan masyarakat bisa beraktivitas, dibayangkan saja kalau lingkungan kita tidak ada pohon, hutan, apa yang terjadi,’’ sebut Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat.
Sehingga ia mengharapkan ke depan ada kebijakan pemerintah, kebijakan gubernur memihak pada hutan, pertahankan kawasan hutan sesuai komitmen, pertahankan 70% memang berat, tetapi kalau mau hidup mendapatkan udara segar.
‘’Jadi dari hasil pencermatan, faktor menentukan penyerapan karbon yaitu hutan, 60%, baru ke lain-lain, pertanian, yang pertama itu adalah kehutanan,’’ ujarnya, menyebut itulah hubungan antara hutan dan lingkungan hidup.
‘’Tugas kehutanan jaga hutan, sehingga penyerapan karbon dan emisi ini lebih bagus, segar, di Jakarta sudah dipasang alat pengkur kualitas udara, untuk mengukur udara dan emisi, sehingga di Jakarta lebih banyak ruang terbuka hijau itu untuk penyerapan karbon, termasuk hutan kota,’’ jelas kepala dinas kehutanan.
Kata kepala Dinas Kehutanan, luas hutan Papua Barat 95% sehingga diharapkan lingkungan Papua Barat lebih akan bagus, bersih, sehat sesuai moto yang sering disebutkan Hijaukan Bumi, Birukan Langit, kalau hutan bagus penyerapan gas-gas di udara lebih bagus.
‘’Sesuai data tahun 2015 luas hutan Papua Barat dan Papua Barat Daya 9,7 juta hektar, setelah Papua Barat Daya keluar, kita masih ada 6,2 juta hektar. Jadi hampir 70% hutan itu ada di Papua Barat, 6,2 ini masih sangat luas,’’.
Tetapi menurutnya, jika di hitung berdasarkan provinsi di Indonesia Kalimantan pertama sebagai pemilik hutan terluas. Papua Barat nomor dua nomor dua.
Tambah dia, hutan Provinsi Papua memang luas sekitar 30 juta hektar, tetapi sekarang Papua sudah terbagi menjadi empat provinsi, jadi hanya tinggal berapa hektar, kalau Papua Barat ini masih 6,2 juta hektar, walaupun Papua Barat juga sudah terbagi menjadi dua provinsi.
‘’Sehingga Provinsi Papua Barat masih sangat layak menjadi provensi Papua Barat menjadi provinsi konservasi, dan itu harus dipertahankan, dan dari hutan konservasi baru kita bisa mendapatkan dana dari luar, karena dinilai berapa luas hutan yang dipertahankan kelesetariannya,’’ jelas Kadishut.
Kata Kadishut, bahwa di luar negeri sudah membuat emisi karbon, pabrik-pabrik, sekarang mau bayar kompensasi, namun hutannya kecilnya dan mahal, sehingga bergeser (ini dilihat sevara global) mencari wilayah yang hutannya bagus, asli dia bayar kompensasi.
Batas kawasan hutan honservasi Papua Barat Gunung Meja di Manokwari, Selasa (6/6/2023). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA.
‘’Intensif karbon satu ton antara 5 sampai 15 dolar satu matrix town, jadi itu yang sekarang kami lagi susun dokumen, teman-teman dari pusat membantu dan Universitas Papua, setelah woskop kedua baru dibawa ke kementeri untuk dinilai tim pakar jika proposal disetujui, maka dana pusat masuk ke daerah seperti Kalimantan Timur yang sudah realisasi,’’ ungkap Kepala Dinas.
Lanjut Kadishut, jika dana masuk OPD terkait mengajukan proposal untuk mempertahankan hutan, dana itu cukup besar, diharapkan salah satunya dapat mendongkrak pendapatan masyarakat dan menekan penurunan kemiskinan ekstrem.
‘’Karena masyarakat juga bisa mengajukan proposal, jadi masyarakat mau pelihara hutan di mana, Ia bisa mengajukan proposal,’’ tambah Runaweri.
Upaya perlindungan lingkungan hidup harus menjadi tanggung jawab bersama dan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Hal tersebut akan berdampak positif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi.(tam)
