Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Menteri Investasi/BKPM RI, Bahlil Lahadalia didampingi Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Yan Piet Moso, SSos, MSI saat membuka Rapat Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu se-Provinsi Papua Barat di SwissBell Hotel Manokwari (15/6/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada Triwulan satu (1) 2022 terkontraksi sebesar -1,01 persen, dibandingkan dengan provinsi lainnnya di wilayah Sulawesi Maluku Papua, hanya provinsi Papua Barat yang mengalami pertumbuhan negatif.
‘’Hal ini disebabkan sektor utama penyumbang pertumbuhan ekonomi terkontraksi negatif seperti industri pengolahan, pertambangan penggalian, konstruksi serta pertanian, kelautan dan perikanan pada triwulan 1 periode 2020 – 2022,’’ ujar Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw MSI saat Rapat Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu se-Provinsi Papua Barat di SwissBell Hotel Manokwari (15/6/2022).
Menurut penjabat gubernur, bahwa kinerja eksport Papua Barat sejak triwulan Ke-3 tahun 2021 dan hingga triwulan 1 tahun 2022 mengalami kontraksi hingga negatif atau penurunan hingga -1,73 persen.
Irjen Pol (Pur) Waterpauw menggaris bawahi, angkatan kerja per sektor didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 30,83 persen dengan angkatan kerja berada pada kisaran 70 persen, dengan jumlah penduduk yang bekerja berfluktuatif dengan porsi terbesar pada level pendidikan SD. angka pengangguran berdampak pada kenaikan angka kemiskinan.
Provinsi Papua Barat menempati urutan 10 dari 34 provinsi di Indonesia dengan presentasi 5,84.
‘’Jumlah penduduk miskin hingga september 2021 mencapai 21,82 persen yang sebelumnya 21,70 persen terjadi karena mengalami ketimpangan pendapatan,’’ jelas penjabat.
‘’Kemiskinan di provinsi Papua Barat adalah 21,84% atau 219.007 jiwa dari total jumlah penduduk Papua Barat 1.183.307 dan masih terdapat 9 kabupaten yang memiliki penduduk miskin di atas 20 persen,’’ sebut penjabat gubernur.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw pada Rapat Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu se-Provinsi Papua Barat di SwissBell Hotel Manokwari (15/6/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
Daya saing Papua Barat berdasarkan komponen kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, pemerintahan dan institusi publik, kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja, berada pada urutan 28 hingga 32 pada sejak tahun 2018.
Realisasi investasi triwulan I, baru 4,08% dari target investasi sebesar 2,7 trilyun, salah satu penyebab pelaku usaha belum patuh menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) sehingga perlu ada sangsi untuk hal ini.
Penjabat gubernur mengatakan, Provinsi Papua Barat memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar, baik potensi tambang dan energi, bahan galian, potensi hasil hutan, lahan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun potensi pariwisata.
Ini merupakan modal dasar bagi pembangunan di daerah, namun demikian belum semuanya dikelola secara terintegrasi. salah satu alasannya karena potensi-potensi sumberdaya alam tersebut belum sepenuhnya mendapat perhatian yang lebih baik, disamping itu juga dokumen pendukung yang tersedia belum semuanya juga implementatif untuk di tawarkan kepada calon investor.
Menurut penjabat gubernur, bahwa sumber daya alam yang melimpah menjadi sesuatu yang kita syukuri dan banggakan, tetapi kita tidak boleh terlena karena world bank menyebutkan kontribusi sumberdaya alam terhadap peningkatan daya saing daerah hanya 10 % selebihnya sebesar 90% merupakan kontribusi dari jejaring kerja, teknologi dan sumberdaya manusia.
‘’Saya berharap dengan pelaksanaan Rakor ini, akan menghasilkan komitmen dan kesepahaman bersama dengan niat yang tulus dalam mempercepat peningkatan investasi di Papua Barat,’’
‘’Pada kesempatan ini saya memberi penekanan khusus kepada para bupati, walikota dan Kepala OPD serta stakeholder untuk mengintegrasikan pemanfaatan potensi-potensi unggulan yang dimiliki Papua Barat guna mendorong investasi daerah untuk mencapai target indikator ekonomi dan pembangunan.bahkan terlebih pada setiap kabupaten dan kota harus memiliki inovasi yang mampu mendorong peningkatan daya saing daerah,’’ sambung Waterpauw.
Wakil Bupati Manokwari Selatan, Bupati Fakfak dalam Rapat Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu se-Provinsi Papua Barat di SwissBell Hotel Manokwari (15/6/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
Lanjut Paulus, tentunya ini bisa lakukan apabila kepala daerah memberikan fokus dan perhatian kepada kebijakan alokasi APBD kepada prioritas pembangunan investasi di daerah melalui dinas teknis, lebih khusus dinas penanaman modal dan PTSP.
‘’Atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat saya menyampaikan terima kasih kepada menteri
investasi bersama rombongan atas kunjungannya di Papua Barat. Semoga ini merupakan sinyal bahwa investasi di Papua Barat akan menjadi perhatian khusus pak menteri dan rombongan,’’ kata dia.
Menurut mantan Kapolda Papua Barat iini, bahwa untuk mencegah kekerdilan yang alot bagi provinsi Papua Barat dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat pada sektor investasi guna peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu dengan mengacu pada koridor investasi Papua Barat penjabat gubernur menyampaikan 12 cara agar menjadi perhatian untuk mendorong percepatan;
- Investasi pabrik pakan ternak di Kabupaten Manokwari yang telah lama memiliki dokumen kajian, tanah clear and clean menjadi prioritas.
2. Pabrik Pupuk Dan Industri Pala Di Fakfak dan Kaimana
3. Pabrik pupuk di Fakfak, Teluk Bintuni
4. industri pala di Fakfak dan Kaimana
5. Pertambangan nikel di Raja Ampat
6. Potensi Wisata Raja Ampat, Danau Anggi Pegunungan Arfak dan Triton Kaimana
7. peternakan di Kebar, Bomberai, dan Kabupaten Sorong
8. Pembangunan smelter di kawasan Kek Sorong.
9. Mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan sumber daya manusia OAP siap kerja;
10. Tanah dan lokasi investasi menjadi tanggung jawab/urusan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota,
- bahkan yang paling penting adalah ketersediaan energi listrik terbaruhkan untuk menyuplai kebutuhan investasi di Papua Barat, akses transportasi dan telekomunikasi serta ketersediaan air bersih
- Minimal 1 proyek investasi di setiap kabupaten kota yang saat ini sedang
dilengkapi dokumen kajian ipro (investment project ready to offer).
‘’Saat ini provinsi Papua Barat sudah memiliki Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) provinsi Papua Barat dan tentu beberapa kabupaten lainnnya,’’ tuturnya.
Data dan informasi yang valid dan up to date yang terkait dengan peluang investasi serta memiliki dukungan dokumen ipro sangat penting
Karena akan memudahkan Kementerian Investasi/BKPM dan juga DPMPTSP untuk mempromosikan peluang investasi tersebut kepada para calon investor.
Bupati Manokwari, Bupati Fakfak dalam Rapat Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu se-Provinsi Papua Barat di SwissBell Hotel Manokwari (15/6/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
Waterpauw mengatakan, semakin banyak investor masuk ke Papua Barat maka akan mendorong pertumbuhan ekonom, dan menciptakan banyak lapangan kerja, untuk itu Ia mengimbau kepada bupati kabupaten dan walikota untuk mempersiapkan dokumen pendukung investasi untuk bisa di tawarkan kepada para calon investor yang hendak berinvestasi di Papua Barat.
Demikian juga perizinan yang murah, cepat dan transparan sesuai amanat undang-undang cipta kerja kiranya dapat memberikan ruang berusaha yang adil dan tetap berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
Penjabat gubernur menyampaikan, bahwa sesuai dengan arahan sebagaimana yang di sampaikan diatas, yang dapat tekankan disini.
Pertama : Kunci keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan ditentukan oleh pimpinan atau pejabat penyelenggara negara/pemerintahan yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi kepada Pancasila, NKRI dan rakyat.
Kedua, jangan jadi pejabat bikin diri inti. Karena rakyat sedang menanti kerja.Ketiga, mari jadikan Papua Barat sebagai provinsi tujuan investasi.(tam)
