
Tokoh Pengendali Masyarakat Pegunungan Tengah Wilayah Nabire, Nekies Kogoya. PAPUADALAMBERITA. FOTO: ISTIMEWA
PAPUADALAMBERITA.COM. NABIRE- Tokoh Pengendali Masyarakat Pegunungan Tengah Wilayah Nabire, Nekies Kogoya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penyalahgunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan penyelewengan anggaran Otonomi Khusus selama puluhan tahun di Papua.
Ia menduga, korupsi dana PON setelah maraknya aksi unjuk rasa meminta Panitia Besar PON menyelesaikan pembayaran hak para relawan PON yang tak kunjung usai.
Sementara, dugaan korupsi Otonomi Khusus hingga miliaran rupiah berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dimana terindikasi maraknya dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan. “Sehingga KPK perlu memanggil Gubernur Papua,” kata Nekies Kogoya, Jumat (3/12/2021).
Pada pertengahan 2021, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan dugaan korupsi dana otonomi khusus (Papua) sudah masuk dalam tahap penyelidikan.
Penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan menemukan pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran Otsus. Selain itu, ada mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas-fasilitas umum di Papua.
Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2021 memperjelas ditemukannya penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp1,8 triliun di Papua saat sebuah pemaparan disiarkan di kanal Youtube Tribrata TV.
Seperti dilansir CNN Indonesia, anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menduga ada indikasi korupsi dana otonomi khusus (otsus) Papua. Ia menilai dana itu tidak dirasakan masyarakat karena berhenti di level atas.
“Banyak dugaan terjadi tindak pidana korupsi di otsus. Artinya uang otsus tidak mengalir ke bawah atau ke rakyat, tetapi macet di level atas sampai menengah,” katanya.(*/tam)
Related Posts
-
Soal Dugaan Korupsi di Bawaslu Fakfak dan Dugaan Korupsi ATK 2017 di Sorong Kota, Ini Penegasan Kajati Papua Barat
Kajati Papua Barat, Wilhelmus Lingitubun (Tengah) Didampingi, Kajari Fakfak, Anton Arifullah Dan AsDatun. Riski Fahrudi…
-
Penggunaan Dana PON dan Dana Otsus Harus Diaudit, KPK Harus Tegakkan Hukum di Papua
George Awie, di Jayapura, Kamis (02/12). PAPUADALAMBERITA. FOTO: ISTIMEWA PAPUADALAMBERITA.COM. JAYAPURA - Salah satu tokoh…
-
Mantan Penyidik Senior Nilai Dugaan Korupsi di Bawaslu Fakfak Ada Perbuatan Berjamaah
Tageline Bawaslu Pada Pemilu : Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. PAPUADALAMBERITA.COM.…
-
Tipikor Reskrim Polres Fakfak Dorong Dua Perkara Dugaan Korupsi Dana Kampung Ke APIP
Kasat. Reskrim Polres Fakfak, AKP. Alexander Putra, SH, S.IK. Jumat 18 September 2020. FOTO :…
-
Wilhelmus Lingitubun : Kejati Papua Barat Tangani Tiga Kasus Dugaan Korupsi Salah Satunya Yang Terjadi di MRPB
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Wilhelmus Lingitubun. Kamis 8 April 2021. FOTO : RICO LET's./PAPUADALAMBERITA.COM.…
Umat Katolik Tomage Bangun Gereja secara Swadaya
Papua Barat Mei 28, 2023 0
No comments so far.
Be first to leave comment below.