fbpx
  Drs. Ch. Sulaiman Uswanas, M.Ec : ASN Yang Tidak Melaporkan Kekayaan, KPK Akan Diberikan Sanksi. FOTO: RICO LET”s/papuadalamberita.com PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Deadline pelaporan... Dari 250 ASN di Fakfak Baru 50 ASN Laporkan Kekayaan ke KPK

 

Drs. Ch. Sulaiman Uswanas, M.Ec : ASN Yang Tidak Melaporkan Kekayaan, KPK Akan Diberikan Sanksi. FOTO: RICO LET”s/papuadalamberita.com

PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Deadline pelaporan hasil kekayaan pejabat negara (LHKPN) oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) bagi pejabat di seluruh Indonesia pada 31 Juli 2019.

Namun hingga deadline tersebut masih ada saja pejabat yang hingga saat ini belum membuat LHKPN ke komisi pemberantasan rasuah tersebut, hal ini bisa terlihat di Pemerintah Kabupaten Fakfak, dari 250 pejabat yang wajib melaporkan hasil kekayaannya ternyata hingga lewat batas waktu yang diberikan KPK baru 50 pejabat yang sudah melaporkan hasil kekayaannya ke KPK.

Inspektur Kabupaten Fakfak, Drs. Ch. Sulaiman Uswanas, M.Ec kepada papuadalamberita.com, di ruang rapat Inspektorat Kabupaten Fakfak, mengatakan, hingga 31 Juli 2019 sebagai batas waktu yang diberikan KPK bagi pejabat memasukan LHKPN nya ternyata dari 250 pejabat baru 50 pejabat yang telah melaporkan LHKPN nya kepada KPK.

“Dari 250 pejabat di Kabupaten Fakfak Papua Barat, hingga 31 Juli 2019 yang sudah melaporkan hasil kekayaanya baru 50 orang pejabat,”,tandas Sulaiman Uswanas, (senin, 12/8) di ruang rapat Inspektorat Kabupaten Fakfak.

Menurut Nanang panggilan akrabnya, masih rendahnya kesadaran pejabat di daerah ini untuk membuat LHKPN kepada sehingga saat ini Inspektorat Kabupaten Fakfak sedang bekerja keras sehingga 200 pejabat yang belum melaporkan LHKPN nya kepada KPK dapat segera dituntaskan dalam waktu dekat.

“Masih rendahnya pejabat di Fakfak yang melaporkan LHKPN nya ke KPK membuat Wakil Bupati telah memlayangkan surat ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Fakfak agar segera melaporkan LHKPNnya bagi pejabat yang belum membuat laporkannya,” tutur Inspektur Kabupaten Fakfak, Sulaiman Uswanas, disela – sela kesibukannya mengurus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Lebih lanjut dikatakannya, 250 pejabat yang wajib melaporkan LHKPN nya ke KPK sebagaimana ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Fakfak nomor 36 tahun 2018, yakni Bupati, Wakil Bupati, pejabat eselon II dan yang disamakan, pejabat regulasi (Pimpinan dan anggota DPRD), pejabat eselon III dan yang disamakan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Layanan Unit Pengadaan, Pejabat yang mengeluarkan perijinan dan pejabat struktural BUMD.

Para pejabat yang diatur dalam Perbub nomor 36 tahun 2018 tersebut, wajib melaporkan LHKPN nya ke KPK, dan bila tidak melaporkan LHKPN ke KPK maka tentunya KPK akan memberikan sanksi bagi para pejabat tersebut, tandas Inspektur Kabupaten Fakfak, Drs. Ch. Sulaiman Uswanas, M.Ec.(RL 07)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf Tidak Bisa Dicopy !!