Kepala Dinas Kehutanan Ir Hendrik F Runaweri yang di ruang kerjanya Selasa (6/6/2023). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA.
PAPUADLAMBERITA.COM. MANOKWARI – Provinsi Papua Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia berpeluang memperoleh kompensasi dari Bank Dunia dalam program kemitraan penurunan emisi carbon CO2e, seperti Provinsi Kalimantan Timur.
Baca juga: Peran Penting Kehutanan pada Lingkungan Hidup, Sudah Terbagi Dua, Hutan Papua Barat Masih Luas
Baca juga: Walau Papua Barat Tidak Rawan Karhutla, Dinas Kehutanan Tetap Antisipasi Kebakaran
Program ini tidak hanya berfokus pada upaya mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Papua Barat.
Kepala Dinas Kehutanan Ir Hendrik F Runaweri menyebutkan, anggaran dari Bank Dunia untuk penurunan emisi carbon cukup besar, dan itu ada hitung-hitungnya untuk daerah yang memiliki kelestarian hutan secara berkesinambungan.
Karena melalui program ini, masyarakat lokal diberikan akses dan kesempatan mengelola dan menjaga hutan secara berkelanjutan.
‘’Intensif dari penurunan karbon satu ton itu antara lima sampai 15 dolar USA, dalam hitungan satu matrix ton, itu yang sekarang disusun dokumennya, teman-teman dari pusat dan Universitas Papua (Unipa) Manokwari, ’’ sebut Kepala Dinas yang ditemui di ruang kerjanya Selasa (6/6/2023).
‘’Setelah selesai worskop kedua, kami bawa ke kementeri untuk dinilai tim pakar, jika proposal disetujui, maka dana pusat masuk ke daerah seperti yang dialami Provinsi Kalimantan Timur yang sudah terrealisasi saat ini,’’sambung Runaweri.
Lanjutnya, bahwa tinggal mencari waktu, jadwal bersama gubernur untuk gelar workshop, hasil workshop itu dikaitkan dengan programnya kementerian yang mau membuat kawasan industri kehutanan.
‘’Kementerian ada buat itu kalau bisa kita join nanti kita buat di Bintuni, dari situ baru kementrian dapat berapa, kita dapat berapa, dan Bintuni dapat berapa, jelasnya.
‘’Sehingga penerimaan kita yang selama mengharapkan dana bagi hasil (DBH) bisa ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jadi harapan pak gubernur bisa jalan, itulah sektor kehutanan dalam meningkatkan PAD,’’ tambahnya.
Diketahuui bahwa untuk program pengurangan emisi 22 juta ton CO2e yang akan diterima Kalimantan Timur adalah USD 110 juta atau Rp1,5 triliun.(tam)
Menelusuri hutan lindung Gunung Meja Manokwari, Papua Barat Selasa (6/6/2023). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA.
