NasionalPapua Barat

Mendagri Ingatkan Pj Gubernur Papua Barat, Jangan Eforia dan Soal Korupsi

941
×

Mendagri Ingatkan Pj Gubernur Papua Barat, Jangan Eforia dan Soal Korupsi

Sebarkan artikel ini
Penjabat Gubernur Papua Barat, Mendagri, Ketua TP PKK Pusat, Ketua TP PKK Papua Barat saseusai pelantikan di Gedung Depdagri, Rabu (1/11/2023). FOTO ENRICO LETSOIN.PAPUADALAMBERITA. 

PAPUADALAMBERITA.COM.JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti penjabat kepala daerah Drs Ali Baham Temongmere MTP yang ditunjuk Presiden RI mengantikan Komjen Pol Paulus Waterpauw Msi terkait efori, dan korupsi.

Mendagri meminta penjabat kepala Papua Barat benar-benar menggunakan anggaran di Provisni Papua Barat dengan baik dan benar.

Baca juga: Profil Lengkap Sekda Papua Barat, APDN 89, S2 UGM, Pernah Jabat Camat Teluk Arguni

Baca juga: Mendagri Lantik Ali Baham Temongmere Jadi Penjabat Gubernur Papua Barat

‘’Saya minta betul anggaran yang ada di Papua cukup besar, ada yang danau khusus apalagi naik menjadi 2,25% dari dana alokasi umum nasional,’’ sebut Menteri Dalam Negeri saat melantik Ali Baham Temongmere sebagai penjabat Gubernur Papua Barat di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

‘’Saya tahu ada beberapa penjabat di sin,  yang juga akan menjabat itu, sehingga kuncinya adalah penguasaan territorial, menguasai semua infrastruktur, sosial, dan permasalahan yang ada di daerah,’’ tegas Tito Karnavian.

Menurut Tito, anggaran di Papua Barat itu besar, tetapi sudah dibagi menjadi enam provinsi, macetnya banyak di daerah bagian tengah.

‘’Ada kepala daerah tidak efektif, tidak efisien dalam mengelola anggaran, akhirnya banyak terkena masalah hukum,’’ ujar Tito mengingatkan.

Sehingga Ia mengingatkan lagi kepada seluruh penjabat kepala daerah termasuk penjabat kepala daerah Papua Barat jangan eforia.

‘’Saya minta rekan-rekan penjabat, termasuk pejabat Gubernur Papua Barat jangan eforia, jabatan ini adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kepercayaan dari Presiden RI atas usulan Mendagri,

‘’Pejabat gubernur tolong jaga kepercayaan ini, tolong jaga amanah ini, sekaranglah waktunya bapak untuk menambah pahala sebanyak-banyaknya,’’ terang Mendagri.

Kata Mendagri, berbeda jika bukan pejabat, bukan siapa-siapa, menggunakan uang sendiri paling bisa 10 15 orang 20 orang 100 orang yang dibantu.

‘’Tetapi dengan pejabat, bapak bisa membuat kebijakan yang bisa memberikan manfaat ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin lebih dari satu juta orang, yang akan berterima kasih kepada bapak, itulah maknanya menggunakan jabatan untuk kepentingan orang banyak,’’ kata Mendagri.

Mantan Kapolda Papua Barat yang juga mantan Kapolri ini menegaskan, bahwa jangan sekali-sekali berpikir begitu menjadi pejabat melihat besaran APBD.

‘’Saya dapat berapa persen dari sini, tidak akan selamat, karena sudah dimulai dengan otak yang kotor,’’ tegas Tito.(RL07)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *